Home Blog Page 125

Kuartal I/2026 Bank Mandiri Catatkan Laba Bersih Rp15,4 Triliun

BusinessUpdate – Penyaluran kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencapai Rp1.530 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 17,4% secara tahunan (yoy). Persentase pertumbuhan ini melampaui rata-rata industri perbankan yang sebesar 9,37% yoy. Sementara laba perseroan pada periode ini sebesar Rp15,4 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan akselerasi fungsi intermediasi Bank Mandiri di tengah tekanan global yang masih berlangsung, sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pendorong utama pembiayaan sektor riil.

Ekspansi kredit didorong oleh strategi sinergi yang fokus pada sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif, serta diperkuat oleh pengembangan ekosistem digital.

“Bank Mandiri mengedepankan semangat sinergi untuk mendorong sektor-sektor produktif. Pertumbuhan kredit yang kami capai mencerminkan efektivitas strategi tersebut dalam menjangkau berbagai lapisan ekonomi,” ujar Riduan dalam konferensi pers paparan kinerja Bank Mandiri, Selasa (21/4/2026).

Sejalan dengan ekspansi kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 21,1% yoy menjadi Rp1.675 triliun. Struktur pendanaan turut semakin solid, tercermin dari dana murah (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7% yoy.

Di sisi kualitas aset, Bank Mandiri tetap menjaga risiko kredit pada level rendah. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross tercatat 0,98%, lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,17%, dengan tingkat pencadangan (coverage ratio) mencapai 245%.

Kinerja kredit tersebut juga ditopang oleh penyaluran ke berbagai program prioritas pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp11 triliun kepada lebih dari 87 ribu pelaku UMKM, dukungan pembiayaan Program 3 Juta Rumah (FLPP), serta penguatan ekosistem ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Bank Mandiri juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 16,6% secara tahunan, dengan tingkat profitabilitas yang tetap terjaga. (pa/jh. Foto: Dok. Bank Mandiri)

Per Maret 2026 Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp4,72 Triliun

BusinessUpdate – PT Adhi Karya Tbk (Persero) Tbk atau ADHI membukukan nilai kontrak baru sebesar Rp4,72 triliun per Maret 2026. Nilai tersebut melonjak 131,5% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan perseroan terus berfokus pada peningkatan kualitas bisnis secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada penguatan bisnis inti konstruksi.

“Perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri, sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional,” ujar Rozi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia memastikan perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik. “Dengan strategi tersebut, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya juga memastikan akan terus mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap proyek yang dijalankan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan sumber pendanaan, perolehan kontrak baru perseroan didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, diikuti proyek BUMN sebesar 22%, serta proyek swasta sebesar 2%.

Sementara itu, berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor engineering and construction sebesar 95%, disusul kontribusi dari lini bisnis properti, manufaktur, serta investasi & konsesi.

Adapun dari total kontrak baru yang diperoleh, sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO). “Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama,” tambah Rozi.

Sejumlah proyek strategis yang berhasil diraih oleh perseroan hingga Maret 2026, di antaranya penanganan tanggap darurat di Aceh dan Sumatera Utara, dan CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2).

Kemudian, pembangunan/renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli-Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, serta Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo. (pa/jh. Foto: Dok. ADHI)

BNI Jamin Dana Nasabah Paroki Aek Nabara Dikembalikan Utuh

BusinessUpdate – Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Putrama Wahju Setyawan memastikan dana nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara yang diduga digelapkan oleh oknum pegawai bank akan dikembalikan pada Rabu (22/4/2026).

Penegasan itu disampaikan Putrama usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), yang juga dihadiri Bendahara CU Paroki Aek Nabara Suster Natalia Situmorang.

“Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aeknabara,” katanya.

BNI akan mengembalikan penuh dana yang diduga digelapkan, yakni sekitar Rp28 miliar. “Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara,” ucap Putrama.

Sebelum dana tersebut dikembalikan, BNI akan merampungkan dokumen hukum terlebih dahulu. “Saya rasa kita hari ini akan mendudukkan di dalam sebuah kesepakatan, perjanjian, sebagai sebuah dasar hukum untuk kita semua dalam melaksanakan keputusan besok,” jelasnya.

Di sisi lain, Putrama menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus ini. Suster Natalia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, jajaran pemerintah, BNI serta DPR RI atas atensi yang diberikan sehingga kasus yang menimpa umat Paroki Aek Nabara ini dapat terselesaikan.

Ia menyebut kepastian pengembalian dana oleh BNI setelah pertemuan dengan pimpinan DPR ini merupakan kabar baik karena umat akan bersuka cita untuk mendapatkan kembali hak mereka.

“Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya,” tutur Suster Natalia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara, Sumatera Utara.

OJK menyebut nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp28 miliar. Menurut OJK, BNI telah merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar. Penyelesaian diminta dilakukan secara cepat dan transparan.

Dalam kasus ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menangkap mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Rantauprapat, berinisial AHF. Tersangka diringkus setelah kembali dari perjalanan luar negeri.

Kasus penggelapan dana jemaat itu dilaporkan ke Polda Sumut pada 26 Februari 2026. Laporan dibuat Pimpinan Cabang Bank BNI Rantauprapat Muhammad Camel setelah ditemukan dugaan kejanggalan dalam transaksi dana nasabah. (rn/jh. Foto: Dok. Bernas)

Toyota Bakal Ekspor Baterai Kendaraan Listrik Produksi Lokal

BusinessUpdate – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) bakal mengekspor baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) produksi dalam negeri setelah bekerja sama dengan produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL).

Menurut Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto, perseroan mengalokasikan investasi Rp1,3 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi battery assy pack hingga pengembangan sel baterai dan modul secara terintegrasi.

Dengan demikian, komponen sel baterai dan modul yang selama ini masih diimpor, nantinya akan diproduksi di dalam negeri dan berpeluang masuk pasar ekspor. Saat ini, TMMIN telah memiliki lini produksi battery pack di pabrik Karawang untuk memasok Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid (HEV), Veloz HEV, dan Yaris Cross HEV.

“Kami menjadi yang pertama di Asean yang akan mengekspor baterai ke pasar global, rencananya akan dimulai pada semester II/2026,” jelas Nandi dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kemitraan strategis tersebut tidak hanya memperbesar nilai investasi, tetapi juga memperkuat strategi multipathway Toyota menuju target netralitas karbon melalui pengembangan rantai pasok domestik.

Nandi menuturkan, hingga saat ini, Toyota Indonesia telah memproduksi lebih dari 10 juta unit kendaraan, dengan sekitar 3 juta unit di antaranya dikirim ke lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

“Kontribusi ini turut memperkuat industri nasional melalui investasi lebih dari Rp100 triliun, penyerapan tenaga kerja hingga 360.000 orang, serta tingkat kandungan lokal hingga 80%,” jelasnya.

Pada era elektrifikasi, Toyota Indonesia terus memperluas basis produksi nasional melalui Kijang Innova Zenix Hybrid, Yaris Cross Hybrid, serta Veloz Hybrid yang seluruhnya ditopang battery pack lokal dari Karawang. P

Tahun lalu, perseroan juga telah memulai produksi lokal kendaraan listrik murni berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV), yakni Toyota bZ4X. (ip/jh. Foto: Dok. TMMIN)

Perluas Basis Penerimaan Negara, Jalan Tol Bakal Kena PPN

BusinessUpdate – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa jalan tol sebagai bagian dari strategi memperluas basis penerimaan negara dalam beberapa tahun ke depan.

Rencana itu tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025–2029 yang memuat agenda penyusunan berbagai regulasi baru untuk memperkuat pendapatan negara. Alasan Pengenaan PPN Jalan Tol karena akan membuat penerimaan negara bertambah.

“Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol yang dapat meningkatkan penerimaan negara,” tulis Rentra DJP 2025-2029. DJP menyebut, dengan memperluas objek pajak, maka diharapkan penerimaan negara lebih optimal.

Pemerintah menilai perluasan basis pajak penting dilakukan karena rasio penerimaan pajak Indonesia masih relatif rendah dibanding kebutuhan pembiayaan pembangunan. Karena itu, dalam Renstra DJP, pemerintah menekankan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, termasuk membuka sumber-sumber pajak baru.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah fiskal jangka menengah yang menargetkan kenaikan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui kebijakan PPN jalan tol, pemerintah ingin menciptakan sistem perpajakan yang dinilai lebih adil sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan ekonomi yang terus berubah.

DJP menilai regulasi baru diperlukan sebagai dasar hukum pemajakan terhadap sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Selain pajak jalan tol dalam bentuk PPN, rencana perluasan basis pajak juga mencakup transaksi digital lintas negara serta penerapan pajak karbon. Meski demikian, hingga kini pemerintah belum merinci skema teknis penerapan PPN jalan tol, termasuk besaran tarif maupun mekanisme pemungutannya.

Penyusunan aturan terkait kebijakan pajak jalan tol itu ditargetkan rampung sekitar 2028. Artinya, rencana pengenaan PPN jalan tol masih berada pada tahap perumusan dan pelaksanaannya menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah.

Mengutip laman DJP, tarif PPN pada 2026 tidak mengalami kenaikan umum menjadi 12% untuk semua barang, melainkan tetap berada di level 11% untuk sebagian besar barang dan jasa kebutuhan pokok. Sementara itu, tarif PPN 12% difokuskan hanya untuk barang-barang mewah. (pa/jh. Foto: Dok. Jasa Marga)

Hana Bank Catatkan Laba Bersih Rp611 Miliar Sepanjang 2025

BusinessUdate – PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) membukukan laba bersih Rp611 miliar pada 2025 atau meningkat sebesar 17,63% secara tahunan (year on year/yoy) dari 2024, yang sebesar Rp519,43 miliar.

Direktur Utama Hana Bank Yung Ryul Ko mengatakan pertumbuhan ini mencerminkan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian di tengah ketidakpastian global.

“Memasuki tahun 2026, kami optimistis dapat melanjutkan momentum ini dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan bagi nasabah di seluruh segmen, sekaligus memperkuat pertumbuhan pada sektor-sektor strategis,” kata Yung dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi profitabilitas, pendapatan bunga bersih tumbuh 0,72% yoy dari Rp1,79 triliun pada 2024 menjadi Rp1,8 triliun pada 2025.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Hana Bank pada 2025 tumbuh 8,14% yoy menjadi Rp40,14 triliun. Pertumbuhan kredit ini terutama pada segmen korporasi, seiring dengan tingginya permintaan kredit modal kerja dan kredit sindikasi.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) Hana Bank juga mengalami peningkatan sebesar 8,36 persen yoy menjadi Rp29,18 triliun, terutama berasal dari peningkatan giro dan deposito berjangka.

Perusahaan memastikan kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang rendah. Pada 2025, NPL gross dan NPL net masing-masing sebesar 0,68% dan 0,24%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Hana Bank menyampaikan bahwa NPL ini juga berada di bawah NPL gross dan NPL net perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masing-masing sebesar 2,05% dan 0,79%.

Sebagai upaya menjawab kebutuhan nasabah, Hana Bank menghadirkan beragam inovasi sepanjang 2025, antara lain meluncurkan produk simpanan Goal Savings dan Flexi Deposit, serta menambah mitra wealth management untuk memperluas pilihan investasi nasabah.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Hana Bank juga terus meningkatkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berkelanjutan, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, produk yang dapat mengurangi sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, dan lain-lain.

Jumlah pembiayaan berkelanjutan Hana Bank pada 2025 mencapai Rp5,19 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,27% yoy, yang berkontribusi 12,92% terhadap total kredit. (rn/jh. Foto: Dok. Hana Bank)

Bank Tak Wajib Biayai Proyek Pemerintah

BusinessUpdate – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan menyalurkan kredit untuk membiayai program pemerintah, meskipun rencana itu masuk dalam Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis Bank (RBB).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kebijakan itu tidak bersifat memaksa dan tetap memberikan ruang bagi bank dalam menentukan strategi bisnisnya masing-masing.

“Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatori dan tidak disertai dengan penetapan kuota tertentu oleh OJK. Bank tetap memiliki keleluasaan dlm menetapkan strategi penyaluran kredit dengan mempertimbangkan risk appetite dan risk tolerance masing-masing Bank,” ujar Dian dikutip dari Kompas, Selasa (21/4/2026).

Menurut Dian, pencantuman poin kredit untuk program pemerintah dalam RBB bukan dimaksudkan sebagai kewajiban, melainkan untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar lebih komprehensif dan berorientasi ke depan.

Ketentuan dalam RPOJK RBB dirancang untuk memastikan bank memiliki perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui rencana bisnis tersebut, bank diharapkan mampu mengidentifikasi peluang intermediasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, keberadaan poin tersebut akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh atas perencanaan bisnis bank, sehingga potensi penyaluran kredit ke sektor-sektor yang berdampak terhadap perekonomian dapat terpetakan dengan lebih terstruktur.

Dengan demikian, bank tetap dapat berperan dalam mendukung program pemerintah, tanpa harus mengorbankan prinsip bisnis dan manajemen risiko yang menjadi dasar operasional perbankan.

Menurutnya, keputusan penyaluran kredit sepenuhnya tetap berada di tangan bank sebagai bagian dari business judgment. Pertimbangan utama tetap mencakup prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar.

Di sisi lain, OJK memastikan dorongan penyaluran kredit tetap diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sektor perbankan dan mencegah peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Dalam hal ini, penyaluran kredit oleh bank tetap mengacu pada ketentuan dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kebijakan perkreditan bank umum.

Regulasi tersebut mewajibkan bank memiliki kebijakan internal yang mencakup proses persetujuan kredit, pemantauan kualitas kredit, hingga mekanisme penyelesaian kredit bermasalah.

Selain itu, bank juga wajib melakukan analisis kelayakan debitur secara menyeluruh sebelum menyalurkan kredit. Analisis tersebut meliputi aspek karakter, kapasitas, permodalan, agunan, serta kondisi ekonomi.

Langkah ini diperkuat dengan kewajiban pembentukan pencadangan sesuai standar akuntansi keuangan sebagai upaya mitigasi risiko jika terjadi kredit macet.

Dian menambahkan, OJK juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas perbankan, baik melalui pemantauan laporan keuangan (offsite) maupun pemeriksaan langsung (onsite).

Pengawasan tersebut mencakup penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, kesesuaian penyaluran kredit dengan rencana bisnis, pemantauan kualitas kredit, hingga kecukupan pembentukan cadangan.

.Dengan pengaturan tersebut, OJK berharap perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa peran perbankan dalam mendukung program pemerintah tetap berbasis pada prinsip kehati-hatian dan keputusan bisnis masing-masing bank, bukan kewajiban yang ditentukan regulator. (pa/jh. Foto: Dok. OJK)

KAI Hadirkan Fitur Female Seat Map untuk Pilih Kursi

BusinessUpdate – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan fitur Female Seat Map di aplikasi Access by KAI sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan rasa aman bagi penumpang perempuan.

Fitur ini memungkinkan pengguna perempuan untuk melihat peta kursi secara lebih informatif saat memilih tempat duduk pada perjalanan kereta api antarkota.

Melalui fitur tersebut, kursi yang telah dipesan oleh penumpang perempuan akan ditandai dengan warna merah muda (pink), sementara kursi yang ditempati penumpang laki-laki ditampilkan dalam warna abu-abu.

Dengan penanda ini, penumpang perempuan dapat memilih kursi yang berdekatan atau berada di area yang sama dengan sesama perempuan, sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa layanan yang terus berkembang diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin beragam.

“KAI terus menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari fasilitas ramah perempuan, akses ramah anak, hingga sarana ramah disabilitas,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Berbagai fasilitas ramah perempuan juga telah tersedia, seperti kereta khusus wanita di Commuter Line dan LRT Jabodebek pada waktu tertentu, serta pemisahan toilet pria dan wanita di kereta jarak jauh.

Melalui aplikasi Access by KAI, pelanggan perempuan juga dapat memilih tempat duduk berdekatan dengan sesama perempuan melalui fitur female seat map.

Bagi ibu hamil, tersedia kursi prioritas, loket khusus, hingga pin ibu hamil. Di stasiun, KAI menyediakan 120 ruang laktasi untuk mendukung kenyamanan selama perjalanan.

Untuk pelanggan yang membawa anak, tersedia kids play area di sejumlah stasiun, tempat duduk prioritas, serta jalur evakuasi yang ramah keluarga.

Sementara bagi penyandang disabilitas, berbagai fasilitas seperti guiding block, ramp, lift di stasiun besar, hingga kursi prioritas di Commuter Line terus diperkuat.

Dari sisi keamanan, KAI juga meningkatkan sistem pengawasan melalui penguatan standar operasional, integrasi Command Center dengan Contact Center, serta pemanfaatan CCTV Analytics di stasiun dan kereta.

“Kami terus memperkuat sistem dan pengawasan, sekaligus mengajak pelanggan untuk saling menjaga ruang bersama agar perjalanan tetap aman dan nyaman,” tutupnya. (ip/jh. Foto: Dok. KAI)

Gemini Indonesia Rilis Fitur Personal Intelligence

BusinessUpdate – Google resmi membawa fitur “Personal Intelligence” ke aplikasi Gemini di Indonesia sehingga Anda lebih mudah mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Fitur ini telah diluncurkan di AS di awal 2026.

“Personal Intelligence membantu Gemini menjadi sangat bermanfaat dan personalized dengan menghubungkan informasi secara aman dari berbagai aplikasi, termasuk Gmail dan Google Photos,” demikian bunyi pernyataan resmi Google, Senin (20/4/2026.

Fitur ini disebut mengedepankan privasi sebagai prinsip utama, maka dari itu Google memberikan opsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Personal Intelligence di aplikasi Gemini.

Ketika pengguna mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa memegang kendali atas aplikasi mana saja yang ingin dihubungkan ke layanan Gemini.

Google menjanjikan model AI-nya hanya dilatih menggunakan informasi yang terbatas misalnya seperti prompt yang spesifik dan responsnya. Gemini dijanjikan tidak akan melatih modelnya secara langsung dengan data dari kotak masuk Gmail atau Galeri Google Photos.

Dengan satu ketukan, fitur ini menghubungkan beragam layanan seperti Gmail,Google Photos, YouTube, dan Search yang telah dirancang pengaturannya oleh Google agar tetap aman namun mudah digunakan.

Personal Intelligence memiliki dua keunggulan utama, yaitu kemampuannya memahami informasi dari berbagai sumber yang kompleks dan mengambil detail spesifik dari Gmail atau Google Photos untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pengguna.

Google memberikan ilustrasi misalnya pengguna sedang merencanakan perjalanan berlibur. Dengan prompt yang mudah pengguna bisa meminta Gemini untuk mencarikan dokumen check-in mengenai penginapannya tanpa perlu membuka-buka aplikasi Gmail.

Setelahnya pengguna juga bisa meminta saran kepada Gemini untuk mencarikan destinasi wisata di dekat penginapan yang didasarkan pada kesukaan pengguna. Gemini dapat mencocokkan destinasi itu dengan informasi yang dipelajarinya dari Google Photos milik pengguna.

“Setelah diaktifkan, Gemini mengakses data Anda untuk menjawab permintaan spesifik dan melakukan berbagai hal untuk Anda. Karena data ini sudah tersimpan dengan aman di Google, Anda tidak perlu mengirimkan data sensitif ke tempat lain untuk mulai mempersonalisasi pengalaman Anda. Hal ini merupakan keunggulan utama kami,” jelas pernyataan Google.

Google menjanjikan pengguna tidak perlu menebak-nebak dari mana jawaban yang diberikan Gemini saat Personal Intelligence dijalankan. Nantinya Gemini bakal memberikan referensi atau menjelaskan sumber yang digunakannya sehingga pengguna bisa memverifikasi.

Untuk topik-topik yang dirasa sensitif, Gemini bakal menghindari asumsi proaktif. Misalnya saat membahas mengenai kesehatan, Gemini lebih menyarankan pengguna untuk berkonsultasi dengan tenaga medis meski begitu data akan tetap diberikan kepada pengguna jika diminta.

Jika tertarik mengakses Personal Intelligence di Gemini namun belum mendapatkan undangan untuk mencobanya, pengguna bisa membuka aplikasi Gemini dan pilih “Settings”, setelahnya pilih “Personal Intelligence”, dan pilih “Connected Apps” untuk memilih aplikasi terhubung seperti Gmail, Google Photos, dan lainnya.

Fitur ini akan diluncurkan bertahap, untuk tahapan awal bakal ditujukan untuk akun Google pribadi yang telah berlangganan Google AI Plus, Pro, dan Ultra yang telah memenuhi syarat.

Ke depannya fitur ini bakal tersedia bagi pengguna aktif lainnya. Setelah diaktifkan fitur ini dapat digunakan di Web, Android, dan iOS, serta berfungsi dengan semua model yang tersedia di pemilih model Gemini (Gemini model picker). (ip/jh. Foto: Dok. Google)

PAM Jaya Bagikan Toren Gratis ke Warga Tugu Utara Jakut

BusinessUpdate – PAM Jaya berkolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi DKI Jakarta membagikan ratusan toren gratis kepada warga Komplek UKA, RT 16 RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

“Koja ini memang secara tekanan masih di angka 0,3 dan jaringan pipa di beberapa lokasi juga masih perlu perbaikan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia mengatakan pembagian toren gratis itu untuk menjaga ketersediaan air bersih dan dilakukan bersamaan dengan proses peningkatan infrastruktur. “Kami hadir memberikan toren agar kebutuhan air masyarakat tetap terjaga,” ujar Arief.

Saat ini, di Jakarta Utara sudah tersalurkan 320 toren, dan total dengan Jakarta Barat mencapai 620 toren. “Kami juga akan menambah alokasi dari semula 2.000 menjadi 3.000 toren agar masyarakat semakin terbantu,” tutur Arief.

Menurutnya, Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi wilayah prioritas dalam program tersebut, terutama menghadapi potensi musim kering dan dampak El Nino. Distribusi toren itu pun ditargetkan rampung pada Juni 2026, dengan mekanisme penyaluran bertahap setiap pekan.

Arief mengingatkan warga agar menjaga kebersihan toren dan memanfaatkannya dengan baik. Ia mengatakan, keberadaan toren tersebut dapat membantu warga menyimpan cadangan air saat penggunaan tinggi atau ketika aliran air mengalami gangguan sementara.

“Bantuan toren berkapasitas rata-rata 300 liter tersebut diberikan sebagai solusi penyimpanan air bersih bagi pelanggan PAM Jaya di wilayah yang tekanan airnya masih rendah,” ucap Arief. (rn/jh. Foto: Dok. PAM Jaya)