Home Blog Page 26

Toyota Kembangkan Produksi Lokal Baterai Mobil Berbasis Nikel

BusinessUpdate – Toyota masih menguasi penjulan mobil hybrid electric vehicle (HEV) sepanjang Januari-Agustus 2026. Untuk mendukung perkembangan HEV, Toyota mengembangkan produksi lokal untuk e-components yaitu baterai mobil elektrifikasi berbasis nikel.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), wholesales mobil hybrid mencapai 58.040 unit periode Januari sampai dengan Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 43,25% secara tahunan (yoy) dari 40.514 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun, Toyota mencatatkan distribusi HEV sebanyak 37.698 unit sepanjang Januari-Agustus 2026 atau menguasai sekitar 65% dari total wholesales mobil hybrid nasional pada periode tersebut.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan sejumlah kendaraan hybrid Toyota yang dipasarkan di Indonesia telah melalui proses produksi di dalam negeri. Produksi lokal tersebut mencakup Kijang Innova Zenix HEV, Yaris Cross HEV, dan Veloz HEV. Ketiga model tersebut diproduksi di fasilitas manufaktur TMMIN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Selain kendaraan, Toyota melalui TMMIN juga mengembangkan rantai pasok komponen elektrifikasi. Salah satunya dilakukan melalui kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) untuk mendukung pengembangan produksi baterai kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Saat ini TMMIN sedang mengembangkan produksi lokal untuk e-components yaitu baterai mobil elektrifikasi berbasis nikel, melalui peningkatan kemampuan produksi HEV battery dari assy pack hingga pembuatan sel baterai dan modul secara menyeluruh.

TMMIN menyiapkan investasi Rp1,3 triliun untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Investasi tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan rantai pasok baterai kendaraan elektrifikasi dari sektor hulu hingga hilir.

Secara keseluruhan, Toyota mencatat total investasi lebih dari Rp100 triliun selama lebih dari lima dekade beroperasi di Indonesia. Investasi tersebut menopang pengembangan basis produksi dan rantai pasok Toyota di dalam negeri. Sekitar 90% kendaraan Toyota yang dipasarkan diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal sekitar 70–80%.

Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, kendaraan yang diproduksi di Indonesia juga diekspor. Produk Toyota buatan Indonesia telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara dengan melibatkan lebih dari 360.000 tenaga kerja dalam ekosistem industri.

Dari sisi penjualan, Toyota mencatat wholesales175.931 unit sepanjang Januari–Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 9% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (rn/jh. Foto: Dok. Yoyota)

Hingga Agustus 2026 Pengguna Bank Mega Syariah Card Meningkat 74 Persen

BusinessUpdate – PT Bank Mega Syariah mencatat pengguna Syariah Card sepanjang Januari hingga Agustus 2026 meningkat 95% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga tercermin dari nilai transaksi. Sales volume Syariah Card pada Januari-Agustus 2026 meningkat 74% yoy.

Pertumbuhan penggunaan kartu tersebut menjadi salah satu perkembangan bisnis Bank Mega Syariah di tengah meningkatnya pemanfaatan produk keuangan syariah untuk kebutuhan transaksi harian masyarakat.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan, pertumbuhan Syariah Card menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. “Pertumbuhan Syariah Card menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk keuangan syariah harian,” ujar Rasmoro dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).

Selain secara keseluruhan, pertumbuhan transaksi Syariah Card juga tercatat di jaringan ritel Metro. Sepanjang Januari-Agustus 2026, sales volume transaksi Syariah Card di Metro meningkat 25% yoy. Sementara itu, frekuensi transaksi tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan penggunaan Syariah Card tidak hanya tercatat dari sisi jumlah kartu dan nilai transaksi secara keseluruhan, tetapi juga pada transaksi yang berkaitan dengan kebutuhan gaya hidup.

Rasmoro mengatakan, Bank Mega Syariah berupaya menghadirkan layanan keuangan syariah yang semakin dekat dengan keseharian masyarakat. Sektor gaya hidup menjadi salah satu ruang yang dapat digunakan untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah.

Hal tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pelaku industri sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Upaya memperkuat segmen gaya hidup tersebut dilakukan Bank Mega Syariah melalui kolaborasi dengan Metro Modest Fashion Week (MMFW) 2026.

Bank Mega Syariah menjadi Official Bank Partner MMFW 2026. Rangkaian kegiatan tahun ini dibuka di Kota Solo dan berlangsung pada 25 September hingga 11 Oktober 2026 di Atrium The Park Solo. Sebagai kota pembuka rangkaian MMFW 2026, Solo menghadirkan koleksi modest fashion pilihan Metro melalui peragaan busana, mini talkshow, dan pameran gaya hidup.

Selama penyelenggaraan MMFW 2026, pengunjung dapat memperoleh diskon hingga 50% serta tambahan diskon 15% bagi pengguna Syariah Card. “Kolaborasi ini tidak hanya memberikan benefit dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah melalui berbagai kebutuhan dan aktivitas lifestyle mereka,” tutup Rasmoro. (pa/jh. Foto: Dok.Bank Mega Syariah)

Pemerintah Pangkas Anggaran Subsidi Energi untuk 2027 Menjadi Rp261,5 Triliun

BusinessUpdate – Pemerintah memangkas anggaran subsidi energi untuk 2027 dari sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun pada 2026 menjadi Rp261,5 triliun, atau turun sebesar Rp11,44 triliun.

Pemangkasan anggaran subsidi energi ini telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027.

Pemangkasan anggaran tersebut terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg yang disepakati sebesar Rp131,39 triliun, turun dari sebelumnya Rp143,84 triliun. Sedangkan, anggaran subsidi listrik tetap sebesar Rp130,11 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi dalam APBN 2027 mencapai Rp261,5 triliun.

“Perlu kami jelaskan kepada sidang dewan yang terhormat kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian terhadap rakyat miskin menurun,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dari sisi volume, pemerintah dan DPR menyepakati volume BBM bersubsidi sebesar 19,56 juta kiloliter (KL), turun dari sebelumnya 20,09 juta KL. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 561 ribu KL, naik dari sebelumnya 539 ribu KL, serta minyak solar sebesar 19 juta KL, turun dari sebelumnya 19,56 juta KL.

Sementara itu, volume LPG tabung 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT), atau turun dari sebelumnya 8,95 juta MT. Adapun besaran subsidi tetap untuk minyak solar ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter.

Said menjelaskan penurunan anggaran subsidi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi energi bisa digunakan secara lebih efisien.

“Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi sehingga akan lebih tepat sasaran dan lebih mengefisienkan anggaran subsidi energi kita. Dengan pembenahan data penerima subsidi yang lebih tepat, langkah ini akan memperbaiki kesalahan penerima subsidi yang berjalan bertahun-tahun,” kata Said.

Menurutnya, selama ini masyarakat yang berada di desil bawah justru kurang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan subsidi energi. Oleh sebab itu pemeritah akan melakukan penyempurnaan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai basis penerima subsidi. (ip/jh)

Pupuk Kaltim Hibahkan Mini ICU kepada RS TNI AD di Balikpapan

BusinessUpdate – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menghibahkan satu kendaraan mini Intensive Care Unit (ICU) kepada Kodam VI/Mulawarman untuk memperkuat pelayanan kesehatan RS TNI AD dr. R. Hardjanto Balikpapan. Kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang mobilitas dan penanganan pasien yang membutuhkan dukungan medis selama proses evakuasi hingga memperoleh perawatan lanjutan

“Kami harap Mini ICU ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Direktur Utama Pupuk Kaltim Rafli Yandra dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Penyerahan kendaraan dilakukan di Markas Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (23/9/2026). Kendaraan tersebut dilengkapi sejumlah peralatan untuk evakuasi dan mobilisasi pasien, antara lain brankar, scoop stretcher, long spine board, perangkat ekstrikasi, penyangga leher, serta alat imobilisasi kepala.

Untuk membantu pemantauan dan stabilisasi pasien, kendaraan juga dilengkapi defibrilator, Automated External Defibrillator (AED), ventilator portabel, monitor pasien, pompa infus, pompa suntik, dan alat penyedot.

Perangkat lain yang tersedia meliputi laringoskop, stetoskop, tensimeter manual, oksimeter, bag valve mask (BVM), perlengkapan kedaruratan, serta sistem dan tabung oksigen.

Menurut Rafli, kelengkapan tersebut ditujukan untuk menunjang penanganan pasien selama proses pemindahan sebelum memperoleh pelayanan medis lanjutan di rumah sakit.

Rafli mengatakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kami percaya, saat sumber daya yang kita miliki dapat dikolaborasikan melalui semangat gotong royong, maka manfaat yang dihadirkan bagi masyarakat pun akan semakin besar,” jelasnya.

Berdasarkan data RS Online Kementerian Kesehatan, RS Tk. II dr. R. Hardjanto merupakan rumah sakit umum kelas C milik TNI AD dengan 136 tempat tidur, termasuk delapan tempat tidur ICU dengan ventilator, dua Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dengan ventilator, dan empat Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dengan ventilator. Rumah sakit tersebut juga memiliki pelayanan gawat darurat umum selama 24 jam setiap hari.

Kepala Staf Kodam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan mewakili Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono mengatakan kendaraan mini ICU itu akan digunakan untuk menunjang operasional pelayanan RS TNI AD dr. R. Hardjanto, terutama bagi pasien yang memerlukan penanganan cepat.

“Terima kasih kepada Pupuk Kaltim atas bantuan satu unit kendaraan Mini ICU ini sebagai bentuk sinergi yang memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Andy.

Menurut Andy, kerja sama Kodam VI/Mulawarman dan Pupuk Kaltim masih dapat dikembangkan pada bidang lain sesuai tugas dan kapasitas masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, pada Juni 2025, Pupuk Kaltim juga memberikan dukungan senilai Rp2,28 miliar untuk pembangunan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, sebagai bagian dari peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat. (rn/jh. Foto: Dok. Pupuk Kaltim)

Laba Bersih BRI Hingga Agustus 2026 Tumbuh 6,63 Persen

BusinessUpdate – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menorehkan laba bersih sebesar Rp34,77 triliun hingga Agustus 2026, meningkat 6,63 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan BRI, pendapatan bunga hingga Agustus 2026 mencapai Rp109,67 triliun, tumbuh 0,22% secara tahunan. Sementara itu, beban bunga BRI turun 6,70% secara tahunan menjadi Rp32,41 triliun. Penurunan beban bunga tersebut membuat pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) BRI tumbuh 3,44% secara tahunan menjadi Rp 77,25 triliun.

Dari sisi pendapatan operasional lainnya, pendapatan komisi, provisi, fee, dan administrasi meningkat 5,37% secara tahunan menjadi Rp14,06 triliun. Pendapatan dividen naik 43,73% secara tahunan menjadi Rp 4,54 triliun.

Di sisi intermediasi, BRI mencatat penyaluran kredit sebesar Rp1.446,98 triliun per 31 Agustus 2026. Realisasi tersebut tumbuh 13,66% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.273,09 triliun. Adapun total aset BRI mencapai Rp2.127,78 triliun pada akhir Agustus 2026.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BRI tumbuh 12,59% secara tahunan menjadi Rp1.655,84 triliun. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan pada seluruh segmen dana. Tabungan meningkat 14,24% secara tahunan menjadi Rp623,73 triliun. Kemudian, deposito tumbuh 15,04% menjadi Rp582,75 triliun, sedangkan giro meningkat 7,46% menjadi Rp 449,37 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) BRI berada di level 87,39% pada Agustus 2026. Posisi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan LDR pada Agustus 2025 yang sebesar 86,56%. Dari sisi neraca, total liabilitas BRI mencapai Rp1.825,35 triliun. Sementara itu, total ekuitas BRI tercatat sebesar Rp302,43 triliun per akhir Agustus 2026. (ip/jh. Foto: Dok. BRI)

Pelindo Pasang Dua Container Scanner di Terminal Petikemas Surabaya

BusinessUpdate – PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) dan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) memperkuat pengawasan arus barang di pelabuhan dengan menyediakan dua unit pemindai peti kemas (container scanner) yang ditempatkan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk mendukung pemeriksaan kepabeanan pada jalur impor dan ekspor.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva Faruq Hidayat mengatakan, penggunaan teknologi pemindai peti kemas menjadi bagian dari sinergi antar-entitas Pelindo Group untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi proses pemeriksaan.

“Melalui kerja sama dengan TPS, kami berupaya menghadirkan dukungan teknologi pemindai yang terintegrasi dengan sistem dan tata kelola yang baik. Penerapan teknologi ini sejalan dengan arah transformasi Pelindo di bawah pengarahan Danatara dalam memperkuat digitalisasi, modernisasi fasilitas, keselamatan, serta kualitas pelayanan,” kata Faruq dalam keterangan resmi, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan tidak hanya berorientasi pada aspek operasional, tetapi juga bagaimana menghadirkan layanan yang semakin transparan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Kerja sama penyediaan container scanner tersebut ditandatangani pada Jumat (25/9/2026). Selain menyediakan dua unit alat pemindai, PSL juga menyediakan sistem pendukung, integrasi teknologi informasi, pemeliharaan peralatan, serta petugas pendukung operasional.

Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung pemeriksaan kontainer yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap arus barang impor dan ekspor di kawasan pelabuhan.

Sementara itu Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya Ali Sodikin mengatakan, keberadaan container scanner merupakan bentuk dukungan TPS terhadap pelaksanaan pengawasan kepabeanan.

“Sebagai operator terminal petikemas yang berada di kawasan pabean, TPS memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” katanya.

Ia melanjutkan, adanya dua unit container scanner tersebut merupakan wujud komitmen dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pengawasan yang lebih efektif, akurat, dan transparan, tanpa mengurangi kelancaran proses logistik di pelabuhan.

“Melalui sinergi dengan PSL, kami berharap layanan ini dapat meningkatkan keamanan rantai pasok, memperkuat kepercayaan para pengguna jasa, serta mendukung terwujudnya ekosistem pelabuhan yang modern, berintegritas, dan berdaya saing global,” tegas Ali.

PSL menyebut fasilitas container scanner telah dioperasikan di sejumlah pelabuhan strategis, antara lain Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Penyediaan dua alat pemindai di TPS diharapkan dapat memperkuat pengawasan barang sekaligus mendukung kelancaran arus logistik di pelabuhan. (pa/jh. Foto: Dok. Pelindo)

PIS Bantah Jual Kapal PIS Pioneer yang Sedang dalam Sengketa

BusinessUpdate – PT Pertamina International Shipping (PIS) membantah kabar penjualan kapal PIS Pioneer yang saat ini masih ditahan di perairan Muar, Malaysia. Perusahaan tidak berencana menjual kapal tersebut dan tidak pernah menyerahkan kuasa kepada pihak mana pun untuk menjual kapal tersebut.

“PIS tidak berencana menjual kapal PIS Pioneer. Secara hukum, PIS adalah pemilik sah PIS Pioneer dan tidak menyerahkan kuasa kepada siapapun untuk menjual kapal tersebut,” ujar Pjs Corporate Communication PIS Vega Pita dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Sebagai informasi, saat ini PIS tengah bersengketa dengan salah satu mitra bisnisnya di Malaysia, MEG. Sengketa tersebut sedang berproses di Malayan High Court dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Vega menyebut, sebagai perusahaan pelayaran yang beroperasi di pasar internasional, PIS selalu memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan Office of Foreign Assets Control (OFAC). Perusahaan memastikan tidak ada satu pun kapal PIS yang terkena sanksi OFAC.

Status tersebut dapat dicek dan diverifikasi melalui situs resmi OFAC. Sementara itu, PIS Pioneer hingga saat ini masih ditahan di perairan Muar, Malaysia. Perusahaan memastikan terus memonitor kondisi kapal dan kru secara intensif. “Keselamatan dan keamanan kru tetap menjadi prioritas perusahaan,” kata Vega.

Dalam penyelesaian sengketa, PIS memastikan mengedepankan itikad baik melalui negosiasi dan komunikasi konstruktif sebelum menempuh langkah hukum. Perusahaan juga menghormati proses hukum yang masih berjalan dan terus melakukan upaya penyelesaian dalam perkara tersebut.

Adapun dalam proses penyelesaian sengketa ini, PIS mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung, TNI Angkatan Laut, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta kementerian/lembaga lainnya.

“Dukungan itu untuk memastikan perlakuan yang adil, perlindungan terhadap kapal sebagai aset strategis beserta awak kapal, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan mematuhi hukum yang berlaku,” pungkas Vega. (pa/jh. Foto: Dok. PIS)

PLN EPI: Pemanfaatan Biomassa Buka Peluang Kerja 150 Ribu Lapangan Kerja

BusinessUpdate – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyatakan pemanfaatan 10 juta ton biomassa membuka peluang penciptaan 150 ribu lapangan kerja hijau baru. Pengembangan ekosistem biomassa memberikan kesempatan bagi masyarakat di berbagai daerah untuk terlibat langsung dalam rantai pasok energi.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan penciptaan lapangan kerja tersebut tersebar di sepanjang rantai pasok biomassa, mulai dari penyediaan dan pengumpulan bahan baku, pengolahan, transportasi, hingga pemanfaatannya sebagai bahan bakar pembangkit.

“Green job yang tercipta dari 10 juta ton saja itu bisa mencapai sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau baru,” kata Hokkop saat menjadi narasumber dalam acara West Java Leader Fest. Selain menciptakan lapangan kerja, pemanfaatan 10 juta ton biomassa diproyeksikan berkontribusi terhadap pengurangan emisi sekitar 12 juta ton CO2e..

Hokkop menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang besar dan beragam, mulai dari kayu, residu pertanian, sekam padi, hingga berbagai sumber hayati lainnya.

Berdasarkan pemetaan PLN EPI, pemanfaatan biomassa saat ini mencapai sekitar 30,7 juta ton, sementara potensi biomassa yang belum termanfaatkan diperkirakan sekitar 60,6 juta ton. Peluang kerja ini mencakup petani, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, agregator, hingga penyedia jasa logistik

Meski demikian, potensi biomassa yang belum termanfaatkan tersebut masih bersifat indikatif dan perlu mempertimbangkan aspek teknis, keekonomian, aksesibilitas bahan baku, serta kesiapan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

PLN EPI terus memperkuat ekosistem tersebut. Sepanjang periode 2023-2026, perusahaan telah merealisasikan penyediaan biomassa sebesar 4,77 juta ton.

Saat ini, pasokan untuk kebutuhan cofiring masih didominasi biomassa berbasis kayu dengan porsi lebih dari 77%. Pengembangan bioenergi juga terus diperluas melalui berbagai produk, antara lain biomassa, biochar, syngas, biohidrogen, compressed biogas (CBG), biofuel, dan bioetanol.

Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung cofiring, menggantikan penggunaan bahan bakar pada pembangkit diesel, memenuhi kebutuhan industri, hingga pengembangan bahan bakar berkelanjutan.

Peluang penciptaan green jobs juga sejalan dengan ekspansi energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dalam skenario ARED, PLN merencanakan tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 12,22 gigawatt (GW) pada periode 2025-2029 atau 44 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit sebesar 27,9 GW. Tambahan kapasitas tersebut terdiri atas PLTS sebesar 5,91 GW, PLTA 3,20 GW, PLTB 1,55 GW, panas bumi 0,95 GW, serta bioenergi 0,61 GW. Target bauran energi terbarukan pada 2029 dalam skenario tersebut mencapai 19,7%.

Hokkop menilai besarnya peluang tersebut perlu dimanfaatkan generasi muda, bukan hanya dengan masuk sebagai tenaga kerja, tetapi juga dengan membangun usaha dan menjadi bagian dari rantai industri energi terbarukan. “Teman-teman bisa menjadi tenaga kerja, pemainnya, agregatornya, dan lain-lain,” kata Hokkop.

Salah satu pengembangan bioenergi yang terus didorong PLN EPI adalah implementasi cofiring biomassa pada PLTU. Terdapat 52 lokasi pembangkit batu bara dengan total kapasitas terpasang 18.154 megawatt (MW), yang memiliki potensi implementasi cofiring dengan kebutuhan biomassa diperkirakan mencapai sekitar 9 juta ton per tahun.

Program tersebut juga menjadi bagian dari target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030 sektor energi, dengan pemanfaatan biomassa melalui cofiring sebagai salah satu upaya mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Hokkop menegaskan transisi energi tidak hanya menghadirkan perubahan pada sumber energi, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi dan profesi baru. Karena itu, generasi muda memiliki peluang untuk mengambil peran sejak dari hulu hingga hilir, baik sebagai tenaga profesional, inovator, pelaku usaha maupun agregator dalam ekosistem energi bersih. (ip/jh. Foto: Dok. PLN EPI)

Hingga Agustus 2026 Waskita Karya Raih Kontrak Rp5,6 Triliun

BusinessUpdate – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatatkan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp5,6 triliun hingga Agustus 2026. Kontrak tersebut didominasi oleh proyek pemerintah pusat dengan kontribusi 49,2 %.

Kemudian, pengembangan bisnis menyumbang 11,8%, swasta 9,8%, pemerintah daerah 5,1%, serta BUMN dan BUMD 4%. Anak usaha Waskita Karya turut menyumbang 20% dari total kontrak baru.

Berdasarkan jenis pekerjaan, proyek infrastruktur konektivitas mendominasi perolehan kontrak baru dengan kontribusi 41,6%. Proyek infrastruktur air menyumbang 20,7%, sedangkan proyek gedung mencapai 17,7%.

Salah satu proyek pemerintah pusat yang dikerjakan Waskita Karya pada 2026 adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua. Proyek tersebut menjadi bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan di kawasan Indonesia Timur.

Corporate Secretary Waskita Karya Steven Subiantoro mengatakan, perolehan kontrak baru hingga Juli 2026 menunjukkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek turnkey maupun investasi, serta berfokus pada proyek berskema monthly payment dan memiliki uang muka,” ujar Steven dalam keterangan resmi, Senin (28/9/2026).

Steven mengatakan, Waskita Karya telah mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur dalam 10 tahun terakhir. Proyek tersebut mencakup 30 bendungan, 41 irigasi, 20 fasilitas Rumah Sakit (RS), 15 sarana pendidikan, 92 jalan tol, serta 19 proyek konektivitas daerah.

“Waskita Karya berkomitmen terus mendukung Program Prioritas Presiden. Di antaranya menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat,” lanjutnya.

Waskita Karya juga menyatakan akan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam pengerjaan proyek. “Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tegasnya.

Steven mengatakan, Waskita Karya menargetkan peningkatan perolehan kontrak baru dan kinerja keuangan. Target tersebut didorong peluang pengerjaan proyek strategis pemerintah, BUMN, swasta, hingga luar negeri. (pa/jh. Foto: Dok. Waskita Karya)

Pamerkan Strategi Transformasi Digital, BPR Karanganyar Ikuti Penjurian IDTI Awards 2026

BusinessUpdate – Memperkuat inovasi berbasis teknologi bukan lagi menjadi pilihan melainkan sebuah kewajiban, inilah yang membuat PT BPR Karanganyar (Perseroda) sadar bahwa hal tersebut sangat perlu dilakukan.
‎
‎Upaya ini dipaparkan dalam penjurian Indonesia Digital Technology and Innovation (IDTI) Awards 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (28/09/2026).
‎
‎Sesi penjurian tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan strategis PT BPR Karanganyar (Perseroda) yaitu:
‎1. Wisnu Wardana, selaku Direktur Utama
‎2. Amien Maryadi, selaku Kepala Bidang IT
‎
‎Dalam pemaparannya di hadapan Dewan Juri IDTI Awards 2026, manajemen PT BPR Karanganyar (Perseroda) membeberkan strategi transformatif pada efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran untuk membangun ekosistem perbankan digital yang berkelanjutan di skala daerah.
‎
‎Dalam membangun ekosistem teknologi, PT BPR Karanganyar menyadari adanya tantangan umum di industri perbankan skala daerah yang seringkali membakar modal (Capex) besar demi membangun aplikasi dari nol. Karena itu BPR Karanganyar mengambil langkah yang lebih terukur melalui Tiga Pilar Strategi Transformasi:
‎
‎Pilar 1: Customer Centric
‎Memberikan akses layanan yang inklusif, lebih mudah, dan jauh lebih cepat kepada nasabah. Perusahaan memindahkan titik layanan dari antrean kantor fisik ke dalam genggaman ‎smartphone nasabah melalui pemanfaatan kanal digital mandiri yang terintegrasi.
‎
‎Pilar 2: Smart & Efficient (Membangun yang Dibutuhkan)
‎Mengembangkan solusi inovatif berdasarkan kebutuhan nyata nasabah (bukan sekadar mengikuti tren pasar semata). Perusahaan memfokuskan sumber daya internal IT untuk membangun otomatisasi (seperti notifikasi dan integrasi API) yang sifatnya tepat guna ‎dengan biaya yang efisien.
‎
‎Pilar 3: Strategic Partnership (Berkolaborasi)
‎Berkolaborasi strategis dengan mitra teknologi berlisensi (Fintech/Payment Gateway) guna memperluas kapabilitas layanan transaksi BPR tanpa harus membangun seluruh infrastruktur teknologi yang sangat mahal dari awal.
‎
‎Sesi penjurian PT BPR Karanganyar (Perseroda) bersama dewan juri berlangsung interaktif. Wisnu mengatakan bahwa masukan dari keempat juri semuanya sangat tepat dan membangun.
‎
‎Dari sisi penyajian, Wisnu menyebut memang perlu melengkapinya dengan data perbandingan before-after, dan datanya sudah ada namun belum dicantumkan dalam penjurian.
‎
‎”Terkait masukan dari Prof. Yandra mengenai pentingnya penambahan sumber daya IT bagi BPR, hal tersebut sangat kami recommended dan menjadi catatan penting bagi kami. Meskipun tadi belum sempat terjawab secara rinci mengenai angka ideal untuk 150 sekian pegawai itu butuh berapa tenaga IT, masukan ini tetap sangat berharga untuk kami kembangkan ke depannya,” tutup Wisnu. (kiy)