Home Blog Page 7

KIK Peroleh Fasilitas Pembiayaan Rp1,2 Triliun dari BRI

BusinessUpdate – PT Kawasan Industri Kendal (KIK), anak usaha PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA), memperoleh fasilitas pembiayaan senilai Rp1,2 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) untuk mendukung ekspansi Kendal Industrial Park.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, fasilitas tersebut diteken pada 21 Mei 2026 dalam bentuk pinjaman term loan non-revolving dengan plafon maksimal Rp1,2 triliun dan tenor hingga 10 tahun. Adapun availability period fasilitas tersebut mencapai 24 bulan.

Manajemen menjelaskan dana hasil pinjaman akan digunakan untuk pengembangan Kendal Industrial Park, termasuk pengembangan lahan serta pembangunan infrastruktur kawasan industri tersebut. Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan itu, KIK akan memberikan jaminan berupa aset tanah tertentu, aset tetap, serta piutang yang terkait dengan pengembangan Kendal Industrial Park.

Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman mengatakan fasilitas pembiayaan tersebut mencerminkan dukungan sektor perbankan domestik terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang Kendal Industrial Park sebagai salah satu kawasan industri terintegrasi di Indonesia.

“Fasilitas ini menyediakan pendanaan jangka panjang untuk melengkapi posisi kas KIK yang kuat serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan secara keseluruhan, sekaligus mendukung percepatan pengembangan Kendal Industrial Park dan ekspansi ekosistem kawasan industrinya,” ujar Budianto dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/5/2026).

Menurutnya, transaksi tersebut juga mendukung diversifikasi sumber pendanaan KIK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan likuiditas yang prudent dan disiplin alokasi modal.

Melalui tambahan fasilitas pembiayaan itu, perseroan optimistis KIK memiliki posisi yang lebih kuat untuk mempercepat ekspansi Kendal Industrial Park dan memperkuat pipeline pengembangan kawasan industri perseroan. Manajemen menilai langkah tersebut juga akan menopang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di lingkungan Grup Jababeka. (rn/jh. Foto: Dok. KIK)

BTN Salurkan KPR 6 Juta Unit Rumah bagi Nasabah Desil 3

BusinessUpdate – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) hingga kini telah menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) untuk 6 juta unit rumah bagi kelompok masyarakat desil 3 di seluruh Indonesia.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (24/5/2026), Nixon mengatakan pembiayaan KPR ditargetkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada desil 3 ke atas.

Dalam implementasi berbagai program bantuan pemerintah, masyarakat desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin. “Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” jelas Nixon.

Sebagai dukungan bagi masyarakat miskin dalam kelompok desil 1 dan 2 yang belum mampu mengakses kredit perbankan untuk mendapatkan hunian yang layak, pemerintah pun memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengatakan program BSPS tahun 2026 menyasar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia dengan alokasi Rp20-25 juta untuk setiap penerima. Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah, pemerintah juga sedang mengkaji mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun.

Nixon pun berharap skema tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 2, tidak hanya desil 3 ke atas. “Hari ini pemerintah mengkaji KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat. Ini cara penetrasi MBR,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang. (ip/jh. Foto: Dok. BTN)

Whoosh Tambah 3.606 Kursi Selama Libur Idul Adha

BusinessUpdate – Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh akan menyediakan 3.606 kursi tambahan per hari guna mengantisipasi lonjakan volume penumpang pada libur panjang pekan depan saat libur Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Kelahiran Pancasila.

Kereta akan beroperasi hingga lebih malam dengan keberangkatan terakhir dari Stasiun Halim pukul 22.25 WIB, dari keberangkatan terakhir sebelumnya pada pukul 21.25 WIB.

Selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menyediakan enam perjalanan tambahan per hari untuk relasi perjalanan Stasiun Halim-Stasiun Tegalluar Summarecon dan sebaliknya. Dengan demikian, total perjalanan kereta setiap harinya meningkat dari angka normalnya, yakni 62 perjalanan, menjadi 68 perjalanan per hari.

“Melalui penambahan perjalanan ini, KCIC ingin memastikan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan, termasuk jadwal perjalanan hingga malam hari,” ujar General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026).

Dengan adanya tambahan 3.606 kursi per hari ini, total kapasitas tempat duduk yang tersedia menjadi 40.868 kursi per hari selama periode tersebut.

Eva mengatakan penambahan perjalanan ini merupakan langkah antisipatif untuk mengakomodasi peningkatan permintaan perjalanan selama momen libur panjang. Saat libur panjang pekan lalu, Whoosh juga mencatat kenaikan jumlah penumpang selama periode 13-17 Mei dengan total mencapai 95.001 orang, dengan jumlah tertinggi sempat mencapai 21.601 penumpang dalam sehari pada 13 Mei. (pa/jh. Foto: Dok. KCIC)

Pertamina: Tak Ada Larangan Kendaraan Tertentu Pakai Pertalite

BusinessUpdate – PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan tertentu tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth. Ia menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. (pa/jh. Foto: Dok. Pertamina)

Bank Jakarta Raih Penghargaan di Ajang IRCA 2026

BusinessUpdate – Bank Jakarta berhasil meraih penghargaan Gold Regulatory Compliance pada Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 yang diselenggarakan oleh Hukum Online di Jakarta (22/05/2026). Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai menyampaikan ungkapan terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan, serta turut mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini merupakan apresiasi berharga terhadap upaya berkelanjutan dalam meningkatkan standar tata kelola perusahaan termasuk diantaranya Penerapan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Menurut Ateng, penerapan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan menjadi landasan utama dalam operasional Bank Jakarta.

“Dengan penerapan tata kelola yang baik, Bank Jakarta optimistis dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, mitra bisnis, dan regulator,” ujar Ateng dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026).

IRCA merupakan penghargaan dengan penilaian berbasis self-assessment dengan metodologi terstruktur bagi perusahaan yang menjadi teladan dalam penerapan kepatuhan hukum dan tata kelola berkelanjutan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek evaluasi dan monitoring kepatuhan, sosialisasi peraturan kepada internal perusahaan, inovasi dan penggunaan teknologi untuk memudahkan tujuan kepatuhan hukum; strategi pengembangan SDM, dan aspek lainnya yang relevan.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Bank Jakarta dalam menerapkan tata kelola perusahaan.

“Dengan konsisten menerapkan GCGkami yakin dapat menjaga kinerja perusahaan yang sehat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkokoh posisi Bank Jakarta sebagai institusi perbankan yang profesional dan berdaya saing tinggi,” tutup Arie.

PLN: Seluruh Gardu Induk di Sumbar Sudah Menyala

BusinessUpdate – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan seluruh gardu induk di provinsi tersebut sudah menyala pascagangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada padamnya arus listrik sejak Jumat (22/5/2026) malam.

“Sampai dengan pukul 05.00 WIB, 60% sistem sudah pulih dan kita masih terus mengupayakan agar bisa normal menyala hingga 100%,” kata General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim di Kota Padang, Sabtu (23/5/2026).

Meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang (feeder) masih padam dari total 394. Penyulang tersebut tersebar di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

PLN setempat memastikan secepatnya akan memulihkan sistem kelistrikan agar kembali normal. Pihaknya menegaskan posisi Sumbar dalam keadaan aman terutama untuk jaringan tegangan rendah dan menengah. Hanya saja, petugas di lapangan masih berjibaku untuk mengupayakan atau menormalkan beberapa penyulang. “Semua gardu induk sudah menyala, ini tinggal proses pembebanan di masing-masing titik penyulang saja,” katanya.

Terkait penyebab utama padamnya listrik di Provinsi Sumbar pada Jumat (22/5/2026) malam sekitar pukul 18.44 WIB, instansi itu hingga kini belum bisa merinci lebih lanjut. Namun, dugaan sementara gangguan sistem kelistrikan berasal dari Provinsi Jambi.

Selain di Sumbar, gangguan sistem kelistrikan juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Riau. Sejak terjadinya gangguan, PLN langsung menerjunkan tim teknis untuk mengecek seluruh sistem dan jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi.

Terakhir, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan contact center PLN 123. (ip/jh. Foto: Dok. PLN)

Fokus Pemerataan Kesejahteraan, Bank Jambi Paparkan Tolok Ukur CSR



BusinessUpdate – Guna mempertegas keseriusan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas program sosial dan lingkungannya, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank Jambi mengikuti tahapan penting wawancara penjurian dalam ajang penghargaan bergengsi Indonesia CSR Brilliance Awards 2026, Jumat (22/05/2026).

‎Jajaran manajemen Bank Jambi yang  hadir di antaranya M. Ridwan selaku Pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan, Riana Sari selaku Kabid. Hubungan Eksternal, Dian Novita selaku Officer CSR & CBS dan Fahrian Eka Saputra selaku Pelaksana CSR & CBS.

‎Dalam presentasinya, program CSR Bank Jambi berfokus pada pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mana secara kuantitatif, program ini telah menyalurkan bantuan sosial hingga puluhan dan ratusan juta rupiah per kegiatan, sementara secara kualitatif dampaknya menciptakan kemandirian UMKM dan pemerataan kesejahteraan.

‎Adapun dampak berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif :

‎1. Bidang Pemberdayaan Ekonomi & UMKM
‎‎Kuantitatif : Bank Jambi secara berkala mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu dan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing, termasuk memfasilitasi produk lokal untuk masuk ke dalam katalog pemasaran digital.
‎‎Kualitatif : Dampak langsungnya adalah peningkatan daya beli masyarakat dan terciptanya pelaku usaha baru yang lebih mandiri dan produktif.

‎2. Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana
‎‎Kuantitatif : Penyaluran bantuan yang bersifat insidental dan darurat. Sebagai contoh, penyaluran bantuan CSR tanggap darurat banjir di Kabupaten Sarolangun berupa dana tunai sebesar Rp. 86.000.000 dan 80 paket sembako. Selain itu, terdapat kolaborasi pendanaan sosial dengan lembaga seperti BAZNAS Provinsi Jambi dengan nilai bantuan mencapai Rp. 15.000.000 untuk santunan dhuafa.
‎‎Kualitatif : Bantuan ini secara psikologis meringankan beban warga terdampak bencana

‎3. Bidang Lingkungan
‎‎Kuantitatif :Menjalankan program pelestarian alam dan ekologi, seperti penanaman pohon di kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan area perkotaan di Jambi.
‎‎Kualitatif : Dampak ekologisnya adalah menjaga keseimbangan alam, mencegah erosi/banjir, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih asri.

‎Sesi presentasi ini dinilai oleh panel dewan juri yang bukan hanya bergelar tapi juga merupakan para pakar terkemuka di bidangnya, antara lain Haryono, Aloysius, Elvin, dan Alan. Selama jalannya sesi, dewan juri aktif memberikan masukan yang konstruktif serta mengajukan pertanyaan kritis untuk mendalami efektivitas program, termasuk diskusi mengenai tantangan penanganan isu kesehatan publik seperti stunting.

‎Mewakili manajemen Bank Jambi, M. Ridwan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas jalannya seluruh proses tahapan ini. Menurutnya pertanyaan serta insight yang dilontarkan oleh dewan juri memberikan perspektif baru yang tentunya berguna terhadap penyempurnaan program CSR perusahaan di masa depan.

‎”Dari Pak Prof. Haryono, Pak Aloysius, Pak Elvin, hingga Pak Alan, semuanya luar biasa. Jika harus memilih siapa yang terbaik, mereka semua susah dibandingkan karena berada yang sama baiknya. Kami memberikan apresiasi tertinggi, semuanya jempolan. Sesi penjurian berjalan sangat lancar tanpa kekurangan, mulai dari proses registrasi awal hingga akhir presentasi hari ini,” ujar Ridwan di akhir sesi wawancara. (kiy)

Hingga April 2026 BTN Catatkan Laba Bersih Rp1,45 Triliun

BusinessUpdate – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bersama entitas anak usaha, yakni Bank Syariah Nasional, membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,45 triliun hingga April 2026. Nilai tersebut meningkat 43,84% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,01 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi BTN, pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) tercatat sebesar Rp5,57 triliun hingga April 2026. Angka ini tumbuh 12,85% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,94 triliun.

Di sisi lain, perseroan berhasil menekan beban bunga menjadi Rp5,01 triliun atau turun 16,19% yoy dibandingkan April 2025 sebesar Rp5,98 triliun. Penurunan biaya dana tersebut turut memperkuat profitabilitas perseroan pada empat bulan pertama tahun ini.

BTN juga mencatat peningkatan laba operasional konsolidasi sebesar 47,66% menjadi Rp1,87 tiliun hingga April 2026, dibandingkan April 2025 sebesar Rp1,27 triliun. lSementara itu, pre provision operating profit (PPOP) perseroan meningkat menjadi Rp3,13 triliun atau naik 20,09% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,60 triliun. Beban pencadangan tercatat Rp1,26 triliun.

Dari sisi efisiensi dan kualitas aset, BTN juga menjaga pencadangan kredit secara pruden. Beban pencadangan atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) tercatat sebesar Rp1,26 triliun hingga April 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan optimistis momentum pertumbuhan kinerja masih akan berlanjut seiring tingginya permintaan terhadap pembiayaan perumahan dan semakin kuatnya fundamental bisnis perseroan.

“Di tengah ketidakpastian kondisi global, BTN tetap mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif karena didukung fundamental bisnis yang kuat dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian,” ujar Nixon dalam siaran pers, Jumat (22/5/2026).

Menurut Nixon, kebutuhan masyarakat terhadap hunian masih menjadi penopang utama pertumbuhan bisnis perseroan. Di saat yang sama, transformasi bisnis dan penguatan ekosistem perumahan juga terus dijalankan untuk menopang kinerja perusahaan ke depan. (rn/jh. Foto: Dok. BTN)

KAI dan BTN Kembangkan 5.400 Unit Hunian Vertikal di Empat Kota

BusinessUpdate – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mengembangkan sekitar 5.400 unit hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di empat kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan tersebut memanfaatkan aset strategis perseroan di sekitar kawasan stasiun untuk menghadirkan hunian terintegrasi dengan transportasi publik.

“Kami menggabungkan tiga hal. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kita merealisasikan konsep TOD,” ujar Bobby dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Adapun lokasi pengembangan meliputi kawasan Stasiun Manggarai di Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.

Untuk pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektar dengan pembangunan tiga tower pertama. “Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima,” ujar Bobby.

Kawasan TOD Manggarai berada di salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia yang terhubung langsung dengan KRL Commuter Line lintas Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, hingga akses menuju MRT Jakarta dan pusat bisnis seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan.

Lokasinya yang berada di simpul transportasi Manggarai dinilai strategis karena terhubung dengan berbagai moda, seperti KRL, kereta bandara, LRT, dan kereta jarak jauh.

KAI mencatat jumlah pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dengan sekitar 300 ribu penumpang naik turun di Stasiun Manggarai. Menurut Bobby, proyek tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas tingginya biaya transportasi pekerja yang selama ini tinggal di luar Jakarta namun bekerja di pusat kota.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menambahkan konsep hunian berbasis TOD menjadi semakin relevan di tengah tingginya urbanisasi dan keterbatasan lahan di pusat kota. Menurutnya, banyak pekerja di Jakarta masih tinggal di wilayah penyangga sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar.

“Biaya transportasi bisa mencapai 20 hingga 25% dari penghasilan bulanan. Ini yang ingin kita jawab melalui hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja,” ujar Nixon. Selain menyediakan hunian, BTN juga menyiapkan dukungan pembiayaan baik untuk konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Dalam kerja sama ini, BTN akan mendukung pembiayaan konstruksi, fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta pengelolaan demand pipeline management untuk mendukung pengembangan proyek TOD berikutnya di berbagai kawasan strategis milik KAI. (ip/jh. Foto: Dok.

PNM Beri Pelatihan kepada Guru Honorer di Sikka NTT

BusinessUpdate – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan dukungan berupa pelatihan kepada guru honorer yang mengabdi di wilayah terpencil, salah satunya di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap para pendidik yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan akses.

Salah satu penerima dukungan tersebut adalah Yustina Yuniarti, guru honorer di SDK Wukur, Kabupaten Sikka. Yustina telah mengabdi selama 11 tahun di SDK Wukur. Setiap hari, ia menempuh perjalanan sekitar 6 kilometer menuju sekolah dengan melewati jalan dengan akses yang sulit.

SDK Wukur saat ini menjadi tempat belajar bagi 34 siswa dengan didampingi delapan tenaga pendidik. Di tengah kondisi akses dan ekonomi yang terbatas, Yustina memilih bertahan sebagai pendidik.

PNM menyatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi penguat bagi Yustina dan para pendidik lain yang tetap mengajar di wilayah terpencil. Perseroan menilai pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan ruang usaha, tetapi juga dapat hadir di ruang pendidikan.

“Kisah Ibu Yustina adalah teladan yang menginspirasi banyak orang, termasuk kami di PNM. Dedikasinya menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari materi, tetapi juga dari dampak sosial yang bisa kita berikan kepada sesama,” kata Dodot dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Yustina menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan PNM. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dorongan baru untuk terus menjalankan tugas sebagai guru.

“Dukungan ini sangat berarti, bukan hanya untuk saya, tetapi juga menjadi semangat baru agar saya bisa terus mengajar anak-anak di sini. Semoga perhatian seperti ini membuat kami semakin kuat untuk tetap menjalankan tugas dengan hati,” tutup Yustina. (rn/jh. Foto: Dok. PNM)