BusinessUpdate – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan kembali berjalan pada Agustus 2025 dengan menargetkan perbaikan sebanyak 45.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
“Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS, dengan target 45.000 rumah kami sudah, tadi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sudah mulai penyerapannya, bulan ini segera jalan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (06/08/2025).
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar Rp17,5 juta dalam bentuk bahan bangunan untuk renovasi RTLH.
“Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp 17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah,” kata Fahri saat melakukan kunjungan kerja ke Krakatau Steel di kawasan industri Cilegon, Banten, Jumat (1/8/2025).
Fahri menjelaskan bahwa masyarakat akan menerima bahan-bahan seperti kerangka baja ringan, dinding tahan gempa, dan sanitasi yang layak. Krakatau Steel disebut bisa menjadi salah satu pusat distribusi bahan bangunan tersebut.
Program ini mencakup pembangunan 1 juta rumah di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Program Bedah Rumah Bukan Satu-satunya Selain renovasi RTLH, pemerintah juga menyiapkan dua skema lain, yakni pengembangan kawasan dan pembangunan hunian vertikal.
Untuk skema pengembangan kawasan, alokasi anggaran mencapai Rp20 miliar–Rp 22miliar per kawasan. Fokus pembangunan meliputi infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif, air bersih, hingga rumah pesisir berbasis kearifan lokal.
“Rumah pesisir itu seharusnya rumah panggung, bukan rumah beton biasa. Kita belajar dari arsitektur masyarakat Bugis,” ujar Fahri.
Adapun skema ketiga yaitu pembangunan hunian vertikal di perkotaan, yang dinilai penting untuk mengurangi kawasan kumuh. Ia menyebut teknologi pengolahan air dan sanitasi menjadi kunci dalam pembangunan hunian vertikal tersebut. Fahri juga membuka peluang kolaborasi lintas kementerian dan swasta dalam menyukseskan program tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22 triliun untuk 1.000 kawasan pesisir. “KKP juga bisa jadi mitra strategis Krakatau Steel. Rumah apung, rumah panggung pesisir, dan bangunan tangguh iklim akan sangat dibutuhkan. Potensi pasarnya besar,” tegasnya.
Ia pun mengusulkan agar Krakatau Steel segera membangun showroom atau tempat percontohan rumah rakyat berbasis teknologi baja dan sanitasi sehat. (ip/jh. Foto: Dok. Kemen PUPR)
