BusinessUpdate – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program, sehingga tak mungkin digunakan untuk studi banding ataupun rapat di hotel.
Penegasan Sri Mulyani ini merupakan bantahan atas pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas yang menyebut anggaran penanganan kemiskinan sekitar Rp500 triliun justru habis untuk studi banding dan rapat di hotel.
“Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin,” ujarnya seperti dikutip Kompas, Selasa (31/1/2022),
Anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program tahunan pemerintah yang menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Itu nggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number,” kata Sri Mulyani. Begitu pula dengan program bantuan Kartu Sembako yang diberikan langsung kepada masyarakat, serta program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.
Dengan demikian, semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.
“Jadi yang dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semuanya adalah langsung dilakukan (ke penerima),” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, yang dimaksud pernyataan Azwar Anas adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar, hingga rapat. Belanja pemerintah tersebut memang terus diupayakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.
Sebelumnya, Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin. Dia bilang, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.
Namun, Azwar segera meralat pernyataan itu. Ia mengatakan, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran, sekitar Rp500 triliun, tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. (rn/jh)
