Home Blog Page 249

Jasa Raharja Terapkan Good Corporate Governance dalam Setiap Kegiatan Bisnis

BusinessUpdate – Jasa Raharja memperkuat komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan bisnis.

Corporate Secretary Jasa Raharja, Dodi Apriansyah menyatakan, salah satu fokus dalam implementasi GCG adalah membangun sistem komunikasi yang transparan, baik di internal perusahaan maupun kepada publik.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar seluruh pemangku kepentingan memahami arah kebijakan dan kinerja perusahaan secara terbuka. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah Jasa Raharja dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/10/2025).

Sebagai perusahaan yang memiliki mandat pelayanan publik di bidang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja terus memperkuat mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi. Melalui berbagai kanal komunikasi digital, pelaporan berkala, serta publikasi kinerja keuangan dan layanan, perusahaan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, dan akurat.

Selain transparansi, Jasa Raharja juga menekankan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. “Setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, disertai sistem pengawasan berlapis untuk memastikan seluruh kegiatan sejalan dengan nilai integritas dan kepatuhan terhadap regulasi,” tambahnya.

Upaya Jasa Raharja dalam memperkuat tata kelola juga diwujudkan melalui digitalisasi sistem pengendalian internal, penerapan whistleblowing system (WBS), contact center untuk saluran pengaduan masyarakat, serta pelatihan etika bisnis bagi seluruh insan perusahaan.

“Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memperkuat budaya perusahaan yang berlandaskan integritas dan pelayanan sepenuh hati,” tutur Dodi.

Ia menegaskan, pelaksanaan GCG bukan hanya kewajiban korporasi, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Menurutnya, tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Dengan komunikasi yang transparan dan prinsip GCG yang konsisten, Jasa Raharja akan terus berupaya menjadi perusahaan yang terpercaya, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan,” tutupnya. (rn/jh. Foto: Dok. Jasa Raharja)

Omzet UMKM Binaan Pertamina di Inacraft 2025 Capai Rp4,7 Miliar

BusinessUpdate – PT Pertamina (Persero) menyatakan omzet UMKM binaan perusahaan mecapai Rp4,7 miliar di ajang Inacraft on October 2025 atau naik 62% dibandingkan gelaran serupa pada 2024. Adapun, pameran tersebut digelar pada 1-5 Oktober 2025 di Jakarta.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengatakan keikutsertaan 32 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pamerantersebut menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong pelaku UMKM kreatif untuk naik kelas dan berdaya saing, baik di pasar nasional maupun global.

“Peningkatan omzet ini menunjukkan kualitas produk dan daya saing UMKM binaan Pertamina terus meningkat. Kami tidak hanya membantu promosi, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha agar mereka siap bersaing di pasar nasional dan global,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (7/10/2025).

Salah satu UMKM binaan Pertamina yang ikut dalam pameran, Batik Mata Andau asal Palangka Raya, Kalimantan Tengah, membawa misi membudayakan batik khas Dayak agar lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Usaha ini dirintis oleh Yoga Rustaman bersama istri sejak 2017 dengan melibatkan 20 perajin batik yang mayoritas perempuan berusia di atas 50 tahun.

Dalam pameran ini, Mata Andau menjual lebih dari 800 potong outer bermotif khas Dayak. Produk mereka juga menarik minat pembeli dari Korea, Jepang, dan Turki, serta dipercaya salah satu BUMN transportasi untuk memproduksi seragam korporasi bernuansa budaya Nusantara.

“Keikutsertaan kami di Inacraft 2025 bersama Pertamina benar-benar membuka banyak peluang baru. Dukungan Pertamina bukan hanya pameran, tetapi juga pendampingan usaha yang manfaatnya terasa,” sebut Yoga.

UMKM binaan lainnya, Smart Batik Yogyakarta, juga meraih antusiasme pengunjung Inacraft lewat inovasi Batik Sawit, kain batik ramah lingkungan yang memadukan kearifan lokal dan teknologi hijau.

“Ini pameran pertama kami bersama Pertamina. Banyak relasi dan peluang kolaborasi baru, bahkan dengan Duta Besar RI untuk Meksiko Bapak Toferry Primanda Soetikno,” ujar Miftahudin Nur Ihsan, Founder Smart Batik, yang kini memberdayakan 65 perempuan pembatik di Yogyakarta.

Booth UMKM binaan Pertamina juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik dan edukatif, mulai dari kegiatan membatik, lucky dip berhadiah, podcast inspiratif bersama pelaku UMKM, hingga health talk.

Partisipasi 32 UMKM binaan Pertamina terbagi dalam beberapa kategori yakni 18 UMKM sektor wastra, kriya, fesyen, dan aksesori yang tampil di Lobby Hall, enam UMKM kuliner unggulan di Talam Hall B, serta tujuh UMKM co-branding yang berpartisipasi secara mandiri.

Fadjar menambahkan kehadiran UMKM binaan di Inacraft 2025 sekaligus menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Melalui berbagai inisiatif seperti Rumah BUMN, Pertamina SMEXPO, dan UMK Academy, Pertamina terus mendorong UMKM untuk naik kelas dan menembus pasar global. (rn/jh. Foto: Dok. Pertamina)

BTN Siap Salurkan Subsidi Bunga Bagi Pelaku UMKM Properti

BusinessUpdate – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor properti melalui kebijakan subsidi bunga Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diterbitkan pemerintah.

Lewat program tersebut pengembang kecil bisa memperoleh pembiayaan dengan bunga ringan untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga atau Subsidi Margin Kredit Program Perumahan, pemerintah menanggung subsidi bunga bagi penyalur KPP, salah satunya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kebijakan subsidi bunga ini menjadi momentum bagi perbankan, terutama BTN, untuk lebih agresif menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan. B

Menurutnya, dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga akan mendorong pertumbuhan developer kecil yang selama ini menjadi penyedia utama rumah rakyat.

“Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM, untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan dengan biaya yang lebih murah. Langkah ini bisa menjadi solusi mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis di Jakarta dikutip Selasa (7/10/2025). E

Dalam skema baru ini, pemerintah memberikan subsidi bunga 5% efektif per tahun untuk sisi penyediaan rumah, dengan jangka waktu maksimal empat tahun bagi kredit modal kerja dan lima tahun untuk kredit investasi. Dengan begitu, biaya pembiayaan proyek bagi developer kecil menjadi lebih ringan dan terjangkau.

Nixon menjelaskan, BTN siap memanfaatkan peluang besar dari segmen pelaku usaha kecil yang selama ini sudah menjadi nasabah BTN. Ia menyebut, banyak pengusaha UMKM yang bergerak di sektor perumahan, seperti kontraktor, pengembang kecil, hingga pemilik toko bangunan, bisa mendapatkan manfaat langsung dari program KPP ini.

“Dengan menggunakan basis nasabah BTN, sekitar 10% dari total penerima KPR kami merupakan wirausahawan. Itu berarti ada sekitar 500.000 orang. Jika kami bisa menjangkau 50.000 hingga 100.000 di antaranya saja, potensi pengembangannya sudah sangat besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyaluran KPP tidak hanya membantu mempercepat pembangunan rumah subsidi, tetapi juga memberikan efek berantai pada perekonomian nasional. Aktivitas bisnis developer akan menggerakkan berbagai subsektor pendukung, seperti bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, transportasi, hingga makanan bagi pekerja proyek.

Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, BTN juga menilai kebijakan subsidi bunga memberikan kepastian usaha bagi sektor perbankan. Skema subsidi selisih bunga ini memungkinkan margin usaha bank lebih stabil dibandingkan program FLPP yang bersifat subsidi likuiditas.

Dengan kombinasi kebijakan subsidi bunga dan dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan, BTN optimistis ekosistem pembangunan rumah rakyat akan semakin tumbuh sehat. Program ini diharapkan mampu menambah jumlah proyek yang dibiayai BTN dan membantu mewujudkan target penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (ip/jh. Foto: Dok. BTN)

Alasan Tugu Insurance Tak Jadi Akuisisi PertaLife

BusinessUpdate – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) atau Tugu Insurance membeberkan alasan perseroan gagal mengakuisisi PT Perta Life Insurance (PertaLife).

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menyebut pembatalan ini dilakukan karena ketidaksesuaian harga antara kedua belah pihak. “Kami pernah mengkaji untuk mengakuisisi PertaLife, kemarin itu akhirnya ketidaksesuaian harga sehingga hal tersebut batal dilakukan,” tuturnya dalam media gathering di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Adi mengatakan hingga kini kajian untuk mengakuisisi korporasi lain sebenarnya masih terus berjalan. Menurutnya, setiap aksi korporasi strategis pastinya selalu diusulkan dan harus mendapatkan restu pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

“Jadi sifatnya sama seperti tadi, kita juga masih lakukan beberapa kajian dan dari kajian ini seandainya ada, pasti kita minta persetujuan RUPS,” tegas Adi.

Adi juga menyinggung soal 15 perusahaan asuransi BUMN yang rencananya akan dikonsolidasikan menjadi tiga perusahaan oleh Danantara. “Danantara, kami tetap koordinasi dengan pemegang saham ultimate kami. Karena buat kami manajemen, tugas kami membuat perusahaan lebih bagus,” ungkapnya.

Menurut catatan, pada Mei 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan belum menerima permohonan perubahan kepemilikan PT Perta Life Insurance (PertaLife) yang disebut-sebut akan diakuisisi oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Tugu Insurance).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pihaknya akan menyambut baik rencana strategis yang dapat memperkuat permodalan dan mendorong pertumbuhan skala bisnis perusahaan asuransi. (pa/jh. Foto: Dok. Tugu Insurance)

Pemerintah Libatkan Telkom untuk Terapkan Kebijakan Bebas Truk ODOL 2027

BusinessUpdate – PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) akan dilibatkan dalam pengembangan e-manifest untuk mengintegrasikan Kementerian/Lembaga (K/L) pada kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) atau bebas truk kelebihan muatan dan dimensi.

“Jadi nanti ada sebuah platform baru yang mengintegrasikan berbagai kerja K/L yang dinamakan sebagai e-Manifest, yang mana masih dalam pengembangan dan akan disempurnakan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Hal ini tentunya membutuhkan dukungan secara jaringan digital sehingga peran Telkom sangat penting. Syaratnya harus seamless (lancar) dan user-friendly (ramah pengguna).

AHY memastikan, penerapan kebijakan bebas kendaraan ODOL akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. “Sehingga, kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif,” tegasnya.

Untuk itu, rapat tersebut membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah pemerintah dalam kebijakan ini. “Intinya adalah dalam rangka harmonisasi rencana perpres penguatan logistik nasional, apabila finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan ODOL, kita harus semakin ketat dalam berkoordinasi,” jelasnya.

AHY menuturkan, aturan mengenai ODOL ini sedang dalam tahap harmonisasi pada tingkat Kementerian Hukum (Kemenkum) yang diharapkan beres Oktober ini.

Sementara kajian Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan beres Desember 2025. Menurutnya, masalah ODOL ini sudah belasan tahun yang tak kunjung tuntas. Ia pun optimistis Indonesia bisa bebas kendaraan ODOL dua tahun mendatang. (rn/jh. Foto: Dok. Astraotoshop)

Tiga Pengelola SPBU Swasta Buka Peluang Beli Base Fuel dari Pertamina

BusinessUpdate – Tiga perusahaan swasta yaitu PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT Aneka Petroindo Raya (APR) atau BP-AKR, dan PT AKR Corporindo membuka peluang untuk membeli base fuel dari Pertamina untuk mempercepat normalisasi pasokan bahan bakar agar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Terdapat beberapa poin kesepakatan Pertamina dengan ketiga badan usaha swasta tersebut. Terdiri dari kesepakatan dokumen pernyataan dalam rangka menjaga good corporate governance (GCG) dan regulasi seperti pernyataan anti monopoli, money laundering, penyuapan, dan lain-lain.

Kemudian, menyampaikan kebutuhan komoditas yang dibutuhkan dan membahas kesepakatan terkait spesifikasi produk, key terms, serta syarat dan ketentuan umum (general terms and conditions/GTC).

Selanjutnya, Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi persyaratan semua badan usaha swasta dan key term, termasuk joint surveyor untuk dikonfirmasi oleh badan usaha swasta terkait.

“Apabila badan usaha swasta setuju, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditas tersebut,” ucap Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, Senin (6/10/2025).

Setelahnya, pemenang pengadaan akan disampaikan kepada badan usaha swasta dalam lingkup penyedia kargo, best price, dan volume kargo. Jika sepakat, lanjut pembicaraan aspek komersial secara business to business (B2B) dan melakukan inspeksi bersama (joint inspection).

Tahap akhir yakni pengiriman kargo disepakati sekitar di minggu ketiga Oktober 2025. “Perlu ditekankan dan disepakati bahwa proses ini berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, karena pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama tidak terpisah-pisah,” tambahnyanya.

Sementara itu, PT Shell Indonesia dan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai. (pa/jh. Foto: Dok. Shel)

Bank Mandiri Salurkan Dana Pemerintah ke Sektor Padat Karya dan UMKM

BusinessUpdate – Bank Mandiri terus mendukung penguatan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan penempatan dana sebesar Rp55 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkuat sektor padat karya berorientasi ekspor serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Finance dan Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menegaskan bahwa tambahan likuiditas ini menjadi katalis penting dalam memperluas fungsi intermediasi perseroan.

“Bank Mandiri optimistis dapat menyerap penempatan dana ini secara optimal hingga 100% pada akhir tahun ini dengan prioritas pada sektor dan industri padat karya serta UMKM,” jelas Novita dalam keterangan resminya, Senin (6/10/2025).

Melalui pembiayaan ini, Bank Mandiri membantu jutaan pelaku usaha agar terus tumbuh, naik kelas, dan menjadi penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh. M

Hingga akhir September 2025, dari total dana tersebut, sebesar Rp34,5 triliun atau setara 63% telah berhasil disalurkan. Novita menambahkan, Bank Mandiri turut menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis lainnya, antara lain perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta kawasan industri.

Fokus pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi serta penguatan industri nasional berbasis nilai tambah domestik.

“Dengan tambahan penempatan dana Kementerian Keuangan sebesar Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan Bank Mandiri semakin solid sehingga mampu mengakselerasi sektor-sektor prioritas. Hal ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempererat sinergi dengan program pemerintah,” tutupnya. (pa/jh. Foto: Dok. Bank Mandiri)

Samsung Luncurkan Galaxy Buds Core, Baterai Tahan 35 Jam

BusinessUpdate – Samsung Electronics menghadirkan perangkat True Wireless Stereo (TWS) entry-level Galaxy Buds Core dengan dukungan baterai yang tahan digunakan hingga 35 jam. Dirancang untuk pengguna muda dengan fitur canggih untuk menjaga kejernihan suara.

“Galaxy Buds Core didukung baterai yang tahan lama, hingga 35 jam, dan desain yang nyaman digunakan berjam-jam,” kata MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Annisa Maulina melalui siaran pers perusahaan, Senin (6/10/2025).​​​​​​​

Galaxy Buds Core dilengkapi tiga mikrofon untuk menjaga kejernihan suara saat melakukan panggilan serta fitur Active Noise Cancelling (ANC) untuk meredam gangguan suara dari sekitar.

Perangkat ini lolos sertifikasi IP54 untuk ketahanan terhadap debu dan cipratan air, sehingga aman digunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Fitur kontrol sentuh intuitif pada perangkat memungkinkan pengguna mengatur musik dan panggilan tanpa perlu membuka ponsel.​​​​​​​

TWS ini dibekali konektivitas Bluetooth 5.3 dengan dukungan codec SBC dan AAC, serta kompatibel dengan berbagai perangkat Android.​​​​​​​ Galaxy Buds Core tersedia dalam pilihan warna hitam dan putih. Perangkat ini dipasarkan dengan harga Rp799.000. (ip/jh. Foto: Dok. Samsung)

Presiden Saksikan Penyerahan Barang Rampasan Tambang Ilegal Senilai Rp7 Triliun

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan barang rampasan negara dari kasus tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung kepada PT Timah (Tbk), Senin (6/10/2025), senilai Rp6 triliun sampai Rp7 triliun.

Barang rampasan itu berasal dari enam smelter yang melakukan kegiatan ilegal mining dan saat ini sudah ditindak oleh aparat penegak hukum. Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Smelter Tinindo Internusa, Bukitintan, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum ilegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah (Tbk),” ujar Prabowo dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/10/2025).

Mereka yang terlibat sudah dihukum dan Kejaksaan juga sudah menyita enam smelter, tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Sejumlah barang rampasan yang diserahkan yakni alat berat ekskavator, timah batangan, pabrik timah dan alat peleburan timah.

Penyerahan barang rampasan juga dihadiri oleh Jaksa Agung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara Rosan P Roeslani.

Sebagai informasi, salah satu pihak yang ditindak hukum dalam kasus tambang ilegal yang dimaksud Prabowo yakni Harvey Moeis. Prabowo juga mengungkap potensi dari tanah jarang yang belum diurai dari enam smelter yang sudah diamankan tersebut.

Menurut Presiden, tanah jarang monasit harganya mencapai US$200 ribu per 1 ton. Padahal, menurutnya tanah jarang yang dihasilkan dari limbah keenam smelter itu bisa mendekati 4.000 ton.

“Total ditemukan limbahnya puluhan ribu, puluhan ribu ton. Mendekati 4.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan itu saja, kerugian negara total ya, potensi kurang di Rp 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun,” jelas Prabowo.

Penegakan hukum dan penyerahan barang sitaan ini menurut Prabowo juga membuktikan pemerintah serius membasmi penyelundupan ilegal dari hasil tambang. Ia berjanji, pemerintah akan terus menertibkan praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung tanpa pandang bulu. (rn/jh. Foto: Dok. Sekretariat Presiden)

Mengenal Kharim Siregar Executive Vice President BFI Finance

BusinessUpdate – Mantan Direktur Utama PT Bank Jago Tbk (ARTO) Kharim Siregar menjadi pengurus di PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) sebagai Executive Vice President, pejabat nonstruktural setingkat direktur di BFIN.

BFIN maupun Bank Jago merupakan entitas yang dikendalikan oleh konglomerat Jerry Ng. Kharim Siregar melihat emiten di sektor multifinance itu memiliki prospek bagus ke depan.

Seperti diketahui Kharim menjabat sebagai bos Bank Jago selama 3 tahun, 2020-2023. Kemudian dia diganti oleh Arief Harris Tandjung hingga saat ini. Selepas dari Bank Jago, Kharim dipercaya sebagai Chairman (2023-2025) sekaligus Chief Executive Officer (2024-sekarang) di D’Katalis, berusahaan teknologi yang juga besutan Jerry Ng.

Jebolan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, sudah lama berkarir di bawah bendera perusahaan Jerry Ng, termasuk saat mengendalikan PT Bank BTPN Tbk. Jerry Ng bermitra dengan Patrick Walujo melalui Northstar Pacific Group hingga kemudian dilepas kepada SMBC asal Jepang.

Kharim diangkat sebagai Direktur Utama Bank Jago berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 November 2019. Keputusan itu berlaku efektif sejak 18 Maret 2020.

Sebelum di Bank Jago, ia sudah malang melintang mengisi berbagai posisi di sejumlah bank. Ia pernah menjabat Executive Vice President dan Head of Business Support Divisi Simpan Pinjam Bank Danamon. Ia juga tercatat pernah menduduki jabata Vice President Electronic Channel & Customer Loyalty di Bank Mega.

Ia kemudian menggawangi divisi IT Group di Bank Universal. Terakhir ia menjabat sebagai Direktur PT Bank BTPN Tbk selama satu dekade.

Hampir tiga tahun memimpin Bank Jago, Kharim mencatatkan sejumlah pencapaian. Selama kepemimpinannya, Kharim membawa Bank Jago menjadi Bank Digital yang kuat. Ia membuat Bank Jago terintegrasi dengan ekosistem raksasa GoTo yang memiliki tiga bisnis utama, yakni Gojek, GoPay, dan Tokopedia.

Selain itu Bank Jago juga terintegrasi dengan ekosistem bidang investasi, yakni dengan perusahaan sekuritas Stockbit dan Aplikasi Reksadana Online Bibit.id. Di samping membangun ekosistem, di masa kepemimpinan Kharim, Bank Jago Bank Jago juga berkolaborasi dengan sejumlah institusi otomotif. Beberapa kerja sama yang dibangun adalah dengan BFI Finance dan PT Carsome Indonesia. 9pa/jh. Foto: Dok. Kompas)