Home Blog Page 275

Pertamina Patra Niaga Gelar UMK Academy di Sleman Yogyakarta

BusinessUpdate – Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah (JBT) menyelenggarakan pelatihan UMK Academy di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (25/8/2025) untuk mengakselerasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas.

“UMKM adalah penggerak roda perekonomian, dan Pertamina penting hadir sebagai katalisator agar mereka bisa naik kelas,” ujar Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga JBT Taufiq Kurniawan, Senin (25/8/2025).

Menurut Taufiq pelatihan seri lanjutan itu mencakup sistem keuangan sesuai standar perbankan, legalitas usaha, hingga strategi bisnis ramah lingkungan untuk menambah keuntungan UMKM. Para peserta juga dibekali materi perdagangan internasional sebagai bekal ekspor.

Peserta pelatihan berjumlah 30 orang mayoritas dari Yogyakarta dan sebagian dari Solo, Jawa Tengah, terdiri atas mitra binaan Pertamina eksisting maupun UMKM nonbinaan dengan syarat telah memiliki legalitas usaha seperti sertifikat halal atau PIRT.

“Artinya kita tidak menutup mata bahwa semua UMKM yang berkembang dan lolos seleksi tetap diikutkan supaya naik level,” katanya.

Selain pelatihan, Pertamina turut menampilkan produk-produk UMKM binaan dan nonbinaan di lokasi kegiatan sebagai sarana promosi. Taufiq menegaskan tujuan program itu bukan sekadar mendorong pengelolaan usaha yang lebih baik, tetapi juga mempersiapkan UMKM menembus skala ekspor hingga masuk ke pengadaan pemerintah daerah.

Sejumlah UMKM disebut sudah menembus pasar ekspor. Pertamina pun melakukan pendampingan berkelanjutan, termasuk mengikutsertakan peserta dalam pameran nasional maupun internasional. “Rata-rata kita mendorong mereka keluar dari Yogyakarta supaya meraih pasar di luar Yogyakarta,” kata Taufiq.

Salah satu peserta, pemilik Batik Jinggar Yogyakarta Vitalia Pamungkas menyebut pelatihan yang difasilitasi Pertamina itu membantu memperluas jejaring. “Kami bisa mendapatkan wawasan sekaligus bertemu sesama UMKM, sehingga bisa berjejaring dan mempromosikan produk lebih luas,” kata Vita.

Batik Jinggar yang berdiri sejak 2010 mengangkat motif batik kuno dengan sentuhan modern. Produk tersebut melalui dukungan Pertamina telah dipasarkan hingga Dubai, Malaysia, dan Singapura. (pa/jh. Foto: Dok. Antara)

Batam Kekurangan Pekerja Terampil di Industri Galangan Kapal

BusinessUpdate – Sejak awal 2025 permintaan pembuatan kapal di Batam, Kepulauan Riau meningkat. Sayangnya, di wilayah ini minim tenaga kerja terampil, terutama di sektor galangan kapal.

Ketua Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) Batam, Osman Hasyim menyebut saat ini Batam kekurangan sekitar 10.000 pekerja terampil, khususnya welder atau juru las.

“Dari data saya, jumlah kunjungan kapal asing sampai kuartal II/2025 ke Batam itu sebanyak 24.717 call. Sedangkan kapal dalam negeri sebanyak 14.411 call. Sektor galangan kapal itu menyerap sekitar 200.000 orang, ditambah sektor fabrikasi migas itu jadi 250.000 orang. Tapi Batam masih kekurangan sekitar 10.000 tenaga kerja khususnya welder,” ujar Osman di Batam Center, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, tingginya kunjungan kapal juga selaras dengan peningkatan bongkar muat kontainer yang mencapai 359.944 TEUs dengan volume sebanyak 5.427.065. Sejak 2024 hingga sekarang, terdapat kontrak pembangunan 400 unit kapal senilai puluhan triliun rupiah. Namun, realisasi kontrak baru mencapai 50%.

“Tahun 2023 kemarin, ekspor kapal dari Batam bahkan sempat meningkat hingga 498%,” kata Osman. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu segera meningkatkan pelatihan vokasi untuk tenaga kerja, khususnya welder. Ia menambahkan, setiap kedatangan kapal berkontribusi signifikan terhadap perputaran uang di Batam.

“Setiap kunjungan kapal minimal keluar uang sekitar Rp500 juta untuk akomodasi kru dan lainnya. Lalu bayar pandu tunda, dan biaya tambat. Berapa sudah triliun uang yang beredar jika dalam setahun ada 50.000 call,” jelasnya.

Dari sisi regulator, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat peningkatan kinerja pelabuhan pada semester I/2025. Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni mengatakan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelabuhan mencapai Rp219,75 miliar atau 55% dari target tahunan sebesar Rp401,86 miliar.

Jumlah kunjungan kapal barang dan penumpang sepanjang Januari–Juni 2025 tercatat 54.876 call atau naik 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Secara total, bobot kotor kapal (gross tonnage/GT) yang masuk ke Batam mencapai 34.877.449 GT, naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya.

Osman menekankan, faktor keamanan, kenyamanan, kepastian layanan, harga bersaing, dan pelayanan prima menjadi kunci agar Batam tetap kompetitif dalam bisnis maritim. (pa/jh. Foto: Dok. BP Batam)

PTPP Garap Proyek PLTGU di Batam Senilai Rp3,35 Triliun

BussinesUpdate – PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) berhasil mendapatkan kontrak baru senilai Rp3,35 triliun untuk mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam milik PT PLN (Persero).

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo mengatakan proyek tersebut sekaligus menambah capaian kontrak baru perseroan menjadi Rp14,78 triliun sampai dengan Agustus 2025. “Proyek ini dilaksanakan melalui skema Joint Operation [JO], di mana PTPP bertindak sebagai leader dengan porsi 80%,” kata Joko melalui siaran pers, Senin (25/8/2025).

PLTGU Batam berlokasi di Kabil Industrial Estate, Batam dengan kapasitas 120 MW. Pembangkit akan menggunakan konfigurasi 2 Gas Turbine + 2 HRSG + 1 Steam Turbine berbasis teknologi combined cycle berstandar internasional yang lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan.

Joko menuturkan bahwa proyek ini merupakan langkah strategis PTPP dalam memperkuat kehadiran di sektor energi. Proyek PLTGU Batam diproyeksi bisa selesai tepat waktu seiring dengan rekam jejak pembangunan PLTGU Tanjung Uncang Batam dan PLTGU KDL Cilegon.

Ia berharap kehadiran PLTGU Batam bisa mendukung pertumbuhan industri dan daya saing ekonomi wilayah Batam dan Kepulauan Riau. “Sebagai perusahaan konstruksi nasional, PTPP berkomitmen mendukung program Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional,” katanya.

PTPP terus memperluas portofolio pada proyek-proyek strategis nasional (PSN) di sektor energi, infrastruktur, dan gedung. Langkah ini tidak hanya memperkuat diversifikasi bisnis perseroan, tetapi juga meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan investor.

Dari sisi keuangan, PTPP membukukan laba bersih sebesar Rp65,25 miliar hingga semester I/2025. Realisasi ini melemah 55,61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) senilai Rp147 miliar. Penurunan laba bersih ini sejalan dengan menyusutnya pendapatan usaha PTPP yang terkontraksi 23,71% secara tahunan menjadi Rp6,70 triliun, dari sebelumnya meraih Rp8,79 triliun pada semester I/2024.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan terkoreksi 25,36% yoy menjadi Rp5,78 triliun. Namun, penurunan ini belum cukup mengimbangi koreksi pendapatan, sehingga laba kotor turut melemah 11,39% menjadi Rp922,13 miliar.

Dari sisi neraca, total aset PTPP tercatat sebesar Rp55,53 triliun, menurun sebesar 1,87% year to date (ytd). Sementara itu, liabilitas turun 2,69% menjadi Rp40,22 triliun, dan ekuitas naik tipis 0,36% ytd ke angka Rp15,31 triliun. (rn/jh. Foto: Dok PTPP)

BI : QRIS Resmi Bisa Digunakan di Jepang

BusinessUpdate – Bank Indonesia (BI) mulai Senin (25/8/2025) menerpkan metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jepang menyusul kerja sama keuangan digital dengan Negeri Sakura.

“Mulai hari ini kami mengimplementasikan QR lintas negara (cross border) antara Indonesia dan Jepang,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dengan resmi diterapkannya penggunaan QRIS di Jepang, sebanyak 500 ribu wisatawan Indonesia maupun Jepang tidak perlu membawa uang tunai rupiah maupun yen. Para wisatawan dapat bertransaksi hanya menggunakan ponsel, yakni melalui penggunaan QRIS.

“Hari ini QRIS sudah bisa dipakai di Jepang (outbond), dan sebentar lagi QR Jepang juga akan bisa digunakan di Indonesia,” katanya. Peresmian penggunaan QRIS di Jepang merupakan lanjutan dari kerja sama dengan Malaysia, Singapura dan Thailand.

Gubernur BI mengatakan kerja sama itu merupakan komitmen kuat terhadap visi bersama untuk mempererat hubungan ekonomi bukan hanya secara fisik, tetapi juga melalui integrasi digital. Dengan begitu, transaksi bilateral di masa depan akan berlangsung dengan lebih sederhana dan tanpa hambatan.

“Kami tidak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi membangun ekonomi digital yang lebih inklusif, terutama untuk UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi kita, sekaligus membuka pasar baru untuk turis, bisnis perjalanan, dan menjadi bagian ekonomi global yang lebih terintegrasi,” ujarnya.

Sebagai catatan, penggunaan QRIS pada tahap awal berlaku pada 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Nantinya, jangkauan merchants di Jepang akan terus diperluas sehingga masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi di Jepang menggunakan QRIS.

Implementasi tersebut juga akan akan diperluas kepada merchant di Indonesia sehingga masyarakat dari Jepang dapat bertransaksi di Indonesia dengan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya.

Peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan para anggotanya, Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) of Japan, Payment Japan Association (PJA), Netstars, serta berbagai lembaga lainnya. (pa/jh. Foto: Dok. Antara)

PLN Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Anak-anak Duafa di Kediri Jatim

BusinessUpdate – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melalui Yayasan Baitul Maal PLN Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi (UPMK) II memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga duafa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

General Manager PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek (Pusmanpro) Sukahar mengemukakan PLN sebagai perusahaan milik negara wajib hadir untuk perkembangan masyarakat terutama dalam hal pendidikan

“PLN percaya bahwa investasi terbaik adalah investasi pada manusia. Melalui dukungan dari program YBM PLN, kami ingin para anak-anak TPQ ini memiliki bekal keterampilan dan karakter untuk masa depan. Oleh karenanya pendidikan adalah kunci menuju kemandirian dan kemajuan bangsa,” kata Sukaharmelalui keterangannya di Kediri, Senin (25/8/2025).

Ia berharap melalui kegiatan sosial yang berkelanjutan, YBM PLN Pusmanpro terus memperkuat perannya dalam menghadirkan cahaya kemerdekaan, bukan hanya melalui pasokan listrik yang andal, tetapi juga lewat kepedulian sosial yang memberikan cahaya harapan bagi masyarakat di Kediri.

Ketua YBM PLN UPMK II Nurul Hudha mengatakan program ini dilakukan untuk membantu anak-anak sekaligus dukungan untuk pendidikan mereka.

“Alhamdulillah program ini terlaksana dengan baik. Setelah sebelumnya untuk guru TPQ (taman pendidikan Quran), kini bantuan diberikan kepada anak-anak. Harapannya, YBM PLN terus berperan dalam mendukung pendidikan di pelosok Kediri,” kata Nurul.

Dalam kesempatan tersebut, Yayasan Baitul Maal PLN Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi (UPMK) II memberikan berupa bantuan peralatan sekolah dan makanan bergizi kepada 120 anak-anak TPQ di Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

Kegiatan tersebut dilakukan YBM bersama Srikandi PLN UPMK II yang berkolaborasi dengan komunitas lokal yaitu GMKR (Garda Muslim Kediri Raya) sebagai mitra fasilitator dalam pelaksanaan program.

Program bantuan tersebut menyasar anak-anak dari keluarga dhuafa di daerah pelosok Kabupaten Kediri yang setiap sorenya mengikuti pendidikan agama melalui TPQ di sekitar desa mereka.

Semangat mereka dalam belajar agama menjadi angin segar untuk masa depan generasi mendatang yang memiliki pengetahuan atas agama yang baik sebagai bekal mereka bermasyarakat kelak.

Selain bantuan dalam bentuk alat tulis, juga diberikan bantuan berupa paket makanan bergizi dengan harapan dapat meningkatkan gizi bagi anak-anak di daerah pelosok Kabupaten Kediri.

Takmir Masjid Baitul Muttaqin Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Supriyadi menyampaikan ucapan terimakasih kepada PLN atas bantuan untuk anak-anak tersebut. (ip/jh. Foto: Dok. PLN)

Strategi BSI Kerek Pembiayaan di Segmen Konsumer

BusinessUpdate – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) memperkirakan tren pembiayaan di segmen konsumer menjadi motor pembiayaan perseroan tahun ini. Pembiayaan di segmen konsumer pun terus meningkat berkat strategi jitu yang diterapkan perseroan.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan pada awal merger komposisi pembiayaan di segmen konsumer sekitar 52,32%. Menurutnya skema cicilan tetap dan pasti diperkirakan menjadi daya tarik nasabah untuk mengambil pembiayaan dari BSI.

“Strategi ini tepat karena BSI dapat menjaga kualitas serta profitabilitas yang tetap positif dalam kondisi ekonomi yang cukup menantang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (24/8/2025).

Pembiayaan di segmen konsumer di bank syariah memiliki karakter unik di mana setiap pembiayaan harus didasari underlying asset dan juga akad dengan skema cicilan tetap atau cicilan pasti baik seperti akad murabahah. “Karena akad syariah dan skema cicilan bersifat tetap atau pasti, nasabah jadi lebih nyaman,” jelasnya.

Terlebih untuk pembiayaan rumah atau payroll yang memiliki tenor panjang. Ia mengatakan ketika suku bunga bank di market naik, nasabah di bank syariah bisa tetap tenang karena cicilan mereka bersifat tetap.

’’Kepastian angsuran hingga akhir pembiayaan, serta pilihan jangka waktu yang variatif memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam mengatur cashflow keuangan agar pembiayaan lancar,” imbuhnya.

Berbeda dengan skema di bank konvensional di mana angsuran nasabah dapat berubah bergantung pada kondisi pasar. Dengan skema tersebut, pembiayaan syariah terutama di segmen konsumer tetap dapat bertumbuh meski tekanan ekonomi cukup menantang.

Hingga kuartal I/2025, BSI membukukan pembiayaan mencapai Rp287,20 triliun tumbuh 16,21% secara tahunan (yoy). Pembiayaan tersebut memiliki kualitas baik dengan non-performing financing (NPF) gross terjaga di posisi 1,88%.

Dari jumlah tersebut, sebesar 54,56% merupakan pembiayaan konsumer dengan produk pembiayaan berupa pembiayaan pemilikan rumah (griya), pembiayaan kepemilikan kendaraan, pembiayaan berbasis payroll baik pegawai negeri dan swasta, pembiayaan kepada pensiun, serta cicil dan gadai emas.

Hingga kuartal I/2025, pembiayaan di bank syariah masih tumbuh 16%—17%. BSI juga optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis dengan seimbang baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

BSI optimistis dapat menjaga pembiayaan tumbuh positif karena berdasarkan hasil survei tahun 2024, terdapat peningkatan preferensi masyarakat terhadap keuangan syariah (sharia preference).

Terdapat peningkatan kelompok Universalis (mereka yang akan memilih bank syariah jika fasilitas dan benefitnya setara dengan bank konvensional) menjadi 30% dari semula 25,6% dan kelompok konformis (mereka yang memilih berbank syariah saja) yang juga meningkat menjadi 29,1% dari semula 20,6%.

Populasi preferensi syariah 59,1% ini menjadi potensi yang sangat besar untuk dirangkul BSI. Namun, BSI menyadari bahwa aspek syariah bukan satu-satunya alasan nasabah untuk memilih bank syariah.

Margin yang kompetitif juga menjadi faktor penentu. BSI menawarkan berbagai promo program dan margin kompetitif kepada nasabah. Saat ini perseroan juga terus mendorong instrumen keuangan syariah sebagai motor penggerak ekonomi nasional. (ip/jh. Foto: Dok. BSI)

Iuran BPJS Kesehatan Naik Secara Bertahap Mulai 2026

BusinessUpdate – Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 seperti yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Tarif iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan secara bertahap mulai 2026. Kondisi kesehatan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan hingga akhir 2025 terus menurun, dipicu kenaikan rasio klaim pada Semester I/2025. Untuk menjaga stabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah.

Fokus utamanya ada pada kepesertaan, kolektabilitas, iuran, dan pengelolaan klaim manfaat. “Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Kenaikan iuran dilakukan bertahap untuk mengurangi gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program. Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp244 triliun.

Dari jumlah itu, Rp123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat. Salah satunya untuk bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa serta dukungan iuran peserta mandiri kategori PBPU/Bukan Pekerja bagi 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp 69 triliun.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan mendukung langkah pemerintah. Jika penyesuaian iuran dilakukan, maka akan tercipta keseimbangan antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan yang sepenuhnya dari iuran yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Rizzky, kondisi keuangan yang sehat akan mendorong fasilitas kesehatan meningkatkan layanan, memperbaiki kompetensi, serta menambah kesejahteraan tenaga medis.

Rizzky menjelaskan, peninjauan besaran iuran seharusnya dilakukan dua tahun sekali. Kenaikan terakhir terjadi pada 2020, saat pandemi Covid-19. (rn/jh)

PLN IP Berhasil Turunkan Tingkat Gangguan Jadi 4,66 Persen

BusinessUpdate – PLN Indonesia Power (PLN IP) berhasil menurunkan tingkat gangguan dan dampak yang terjadi pada pembangkit (Forced Outage and Derating/FODER) di bawah target FODER pada tahun ini.

Direktur Operasi Batubara PLN Indonesia Power Hanafi menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran. Forced Outage yakni pemadaman paksa, sedangkan Derating adalah kondisi ketika daya yang dihasilkan oleh unit di bawah dari daya mampu netto (daya yang dijual ke pelanggan).

“Alhamdulillah, terima kasih dan selamat kepada semua pimpinan unit sebagai lini terdepan operasional Indonesia Power (IP), vice president (VP), dan jajaran kantor pusat atau head office (HO) yang sudah membangun sinergitas secara sistematis dan konsisten,” ujar Hanafi melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (24/5/2025).

Menurut Hanafi pihaknya mampu menjaga kinerja mulai dari keandalan pembangkit (plant reliability) dan efisiensi, operasi-pemeliharaan, investasi, komersial hingga energi primer, sehingga PLN IP bisa mencapai penurunan Plant FODER lebih baik sampai Juli dari target 2025.

Hingga Juli 2025 realisasi penurunan FODER PLN IP mampu mencapai 4,66%, di bawah target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4,80%. Dalam menghitung FODER ini semakin rendah angkanya semakin bagus, artinya gangguan dan dampak semakin berkurang.

Capaian ini menjadikan PLN IP sebagai satu-satunya entitas di PLN Grup yang sukses melampaui target penurunan FODER. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan PLN IP terbukti efektif. Fokus pada peningkatan keandalan pembangkit, pemeliharaan preventif yang ketat, serta sinergi antara unit operasi dan manajemen pusat menjadi kunci keberhasilan.

Tidak hanya itu, efisiensi penggunaan energi primer juga dinilai sangat berpengaruh terhadap menurunnya angka FODER.

Sementara itu, entitas lain di PLN Grup belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. PLN Nusantara Power (PLN NP) masih mencatat realisasi 2,07% dari target 1,72 persen, Independent Power Producer (IPP) masih 5,43% dari target 2,83%, sementara Holding baru terealisasi 0,30% dari target 0,19%.

Meski angka realisasi tersebut tampak tinggi, namun kriteria pencapaian target belum terpenuhi sehingga statusnya masih dinyatakan “tidak tercapai.” Hanafi menegaskan bahwa capaian PLN IP bukanlah akhir dari perjalanan.

“Saat ini, PLN IP satu-satunya entitas PLN Grup yang melampaui target penurunan FODER. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus tetap mengupayakan perbaikan sehingga PLN IP bisa selalu melampaui target penurunan FODER, mencapai pertumbuhan kualitas tinggi atau High Quality Growth hingga akhir 2025 dan berkelanjutan,” katanya.

Ke depan, PLN IP berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi melalui inovasi dan kolaborasi lintas unit. Langkah-langkah strategis akan difokuskan pada peningkatan keandalan pembangkit, digitalisasi sistem monitoring, serta optimalisasi manajemen aset. (pa/jh. Foto: Dok. PLN IP)

PT Timah akan Perketat Aturan untuk Cegah Penambangan Ilegal

BusinessUpdate – PT Timah (Persero) Tbk. bakal menyiapkan aturan khusus bagi para mitra tambang guna mencegah terjadinya penggelapan hasil produksi ataupun praktik penambangan ilegal. Salah satunya adalah kewajiban besaran volume produksi bagi mitra.

“Selama ini kan tidak ada itu kewajiban bagi pihak mitra, misalnya dalam konteks volume per hari, per bulan itu berapa yang diserahkan. Itu dari secara short term-nya, kita mau menata dari sisi hak-hak, kewajiban dalam persyaratan perjanjian kita dengan pihak mitra,” ujar Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, melalui keterangan resmi dikutip Minggu (24/8/2025).

Suhendra menjelaskan selama ini para mitra memiliki kelonggaran dalam hal penyerahan hasil produksi. Menurutnya, PT Timah sudah memiliki data-data terkait dengan berapa jumlah cadangan timah yang berada dalam izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan.

Selain itu, PT Timah juga akan memasukkan unsur evaluasi dalam kontrak kerja tersebut, di mana mitra akan mendapatkan sanksi apabila tidak memenuhi target dan insentif bagi yang mampu melampaui jumlah target produksi.

“Artinya, kita ingin dari sisi rules, regulasi, aturan yang kita buat dengan mitra itu memang benar-benar harus ada, basic-nya adalah keadilan,” kata Suhendra.

Ia memberi contoh, apabila target tercapai, perusahaan akan memberikan reward. “Itu berlaku kepada, khususnya yang saya ketahui di sini adalah mitra KIP, kapal isap produksi yang mencapai target, over target, mau tidak mau kan kita memberikan penghargaan melalui gradasi harga, gradasi jasa,” sambungnya.

Menurut Suhendra, pemberantasan penambang ilegal merupakan hal yang sangat kompleks. Oleh karena itu, ia berharap adanya dukungan dari regulator dan stakeholder yang berada di pusat maupun nasional.

“Karena dari sisi regulasi itu harus berpihak. Kalau tidak berpihak, sulit bagi PT Timah untuk menjadi lead dalam proses mining-nya, tin mining-nya secara baik, terukur dan baik,” imbuh Suhendra.

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bakal menindak keras jenderal-jenderal, baik itu dari institusi TNI maupun Polri, termasuk para purnawirawan jenderal, yang melindungi atau membeking tambang-tambang ilegal.

Presiden menunjukkan keseriusannya untuk tidak tebang pilih dalam menindak pelaku tambang ilegal, termasuk mereka yang melindungi pengusaha-pengusaha nakal tersebut. Pasalnya, potensi kerugian negara akibat tambang ilegal minimal mencapai Rp300 triliun. (pa/jh. Dok. Timah)

Sejumlah Menteri Ikut Lomba Lari Merdeka Run 8.0 K di Jakarta

BusinessUpdate – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ikut ambil bagian dalam lomba lari Merdeka Run 8.0 K di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (24/8/2025) pagi. Merdeka Run 8.0 K merupakan agenda terakhir rangkaian perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh Istana Kepresidenan RI.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo melepas ribuan pelari Merdeka Run 8.0 K di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Di antara peserta lomba itu terdapat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Selain itu tampak juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamendagri Bima Arya hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

Para pelari, yang telah memenuhi depan Istana Merdeka sejak 5.30 WIB, pun langsung memacu kecepatan untuk menjadi yang tercepat dalam acara balap lari Merdeka Run 8.0 K.

Sebelum sesi flag off, sejumlah helikopter dan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara flypast di atas Istana Merdeka membawa bendera berlogo HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dilengkapi dengan tema HUT Ke-80 RI “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Acara balap lari Merdeka Run 8.0 K terbagi atas dua kategori, yaitu kategori 8 kilometer dan 4,5 kilometer. Dalam kategori Umum 8.0K, terbagi menjadi dua kualifikasi yakni Master berumur lebih dari 40 tahun dan Umum berumur kurang dari 39 tahun.

Kedua, kategori Family dengan jarak lari sejauh 4,5 kilometer dan waktu flag off mulai 07.00 WIB. Kategori ini bisa dipilih bagi peserta yang ingin berlari bersama keluarga atau orang terdekat.

Sementara dalam kategori Family, terbagi menjadi tiga kualifikasi yakni Master berumur lebih dari 40 tahun, Umum berumur kurang dari 39 tahun, dan Junior berumur kurang dari 15 tahun.

Merdeka Run 8.0 digelar tanpa adanya biaya pendaftaran atau gratis, sehingga peserta cukup mendaftarkan diri melalui situs resmi Merdeka Run 8.0K, dan seluruh peserta sudah mendapatkan jersey berlogo Merdeka Run 8.0 K, dan nomor dada. Kemudian, bagi pemenang di tiap kategori akan mendapatkan hadiah yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah.

Adapun, rute run course Merdeka Run 8.0K

  1. Rute kategori Umum (jarak 8 km)

Depan Istana Merdeka – Air Mancur ESDM (1 km) – Sarinah (2 km) – Bundaran HI (3 km) – Dewan Ekonomi Nasional (4 km) – IRTI Monas (5 km) – Stasiun Gambir (6 km) – Kemendagri (7 km) – Istana Merdeka (8 km).

  1. Rute kategori Family (jarak 4,5 km)

Depan Istana Merdeka – Air Mancur ESDM (1 km) – IRTI Monas (2 km) – Silang Merdeka Tenggara (3 km) – Kemendagri (4 km) – Istana Merdeka (4,5 km).

(rn/jh. Foto: Tangkap layar YouTube Sekretaris Presiden)