BusinessUpdate – Aksi unjuk rasa buruh akan digelar pada Minggu (1/6/2025) dengan melibatkan sekitar 10.000 pekerja. Aksi akan diawali long march buruh dari kawasan Gambir menuju ke Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Bahwa pada tanggal 1 Juni besok, hari Minggu, Insya Allah, KSPN akan melaksanakan aksi nasional yang akan dilaksanakan di depan istana pada hari Minggu,” ujar Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristandi dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (30/5/2025).
Ia menjelaskan, aksi akan mulai sekitar jam 10.00. Salah satu tuntutan utama aksi buruh pada Minggu besok adalah meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak.
Sejak pandemi Covid-19 sampai saat ini, berita mengenai PHK sudah menjadi pemberitaan sehari-hari. Ristandi juga menggarisbawahi data laporan kejadian PHK yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dari berbagai serikat buruh maupun data dari BPJS Kesehatan.
“Perlu diketahui bahwa ada beberapa versi data PHK yang berbeda-beda. Ini memang salah satu keunikannya. Data PHK dari awal Januari 2025 sampai April, itu data dari KSPN sendiri, kami kurang lebih sekitar 61.000 pekerja ter-PHK. Ini data kami dari KSPN,” ungkapnya.
Kemudian ada data berbeda dari asosiasi pengusaha, kurang lebih sekitar 71.000 atau 73.000. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja merilis PHK yang terjadi dari.awal tahun 2025, hanya sekitar 26.000.
Adapun, data dari BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, sudah ada sekitar 52.000 pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua (JHT) yang menjadi indikasi adanya PHK. Data dari BPJS Kesehatan itu jauh melampaui data PHK yang dilaporkan Kemenaker.
“Terlepas dari data-data yang berbeda itu bahwa fakta di lapangan, kawan-kawan sekalian, kami saya sendiri mengalami melihat banyak pengusaha-pengusaha, banyak manajemen, di mana ketika di perusahaan terjadi PHK itu PHK efisiensi, bahkan ada yang pabriknya tutup juga, mereka tidak mau, mereka keberatan untuk diekspos,” tutur Ristandi.
Mereka tidak mau melaporkan ke komunitas dengan alasan, yang pertama untuk menjaga trust perbankan, kemudian yang kedua itu untuk menjaga trust buyer, dan secara umum untuk menjaga citra bisnisnya, terutama bisnis keluarga. (pa/jh. Foto: Dok. Antara)
