BusinessUpdate – Makin mahalnya harga lahan dan bangunan di sekitar lahan MRT Jakarta membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kian sulit mengakses properti di sepanjang jalur MRT. Namun, MRT Jakarta sudah memiliki strategi agar pelaku UMKM bisa berbisnis di kawasan transit oriented development (TOD).
Kepala Departemen Transit Oriented Development (TOD) Business Generation MRT Jakarta, Raihan Kusuma mengatakan, pada dasarnya harga lahan yang menjadi jalur MRT sudah mahal sejak masa pembangunan karena berada di pusat kota yang sebagian lahannya dimiliki para konglomerat.
Hal ini pula yang membuat MRT Jakarta tak memiliki aset di sekitar kawasan stasiun MRT. Kendati begitu, MRT Jakarta memiliki kuasa untuk mengatur rancangan pembangunan di sekitar kawasan MRT, baik itu aset yang dimiliki swasta maupun pemerintah.
Wewenang itu diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur penunjukkan MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di sepanjang jalur MRT.
“Jadi kalau ada gedung yang mau dibangun di sekitar MRT, mereka harus dapat izin rekomendasi dari MRT Jakarta, kalau tanpa rekomendasi teknis MRT Jakarta, nggak boleh dibangun,” ujarnya dalam diskusi di kantor MRT Jakarta, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Hal ini menjadi salah satu benefit MRT Jakarta karena bisa mengintervensi langsung desain dari gedungnya sesuai dengan konsep TOD. Dengan demikian, MRT Jakarta akan melakukan intervensi pada desain pembangunan yang akan dilakukan di sekitar kawasan MRT, terutama oleh pihak swasta.
Untuk itu, MRT Jakarta dapat menetapkan ketentuan untuk penyediaan ruang bagi pelaku UMKM agar bisa menggelar bisnisnya di kawasan TOD sekitar MRT Jakarta. “Mereka (swasta) nggak boleh sembarangan bangun gedung yang semuanya untuk ritel-ritel yang mahal-mahal. Kami intervensi, harus ada UMKM sekian, misalnya,” jelas Raihan.
Di sisi lain, MRT Jakarta juga akan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, yang ada di sepanjang jalur MRT untuk dikembangkan bagi pelaku-pelaku UMKM.
Salah satu contoh yang sudah diterapkan adalah Taman Literasi Martha Tiahahu yang berada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyediakan perpustakaan, di taman ini juga terdapat UMKM-UMKM kuliner yang produknya bisa dibeli oleh para pengunjung.
Selain itu, pihaknya juga berupaya menjangkau kalangan menengah dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, MRT Jakarta berencana membangun hunian di beberapa titik stasiun MRT guna mendukung konsep TOD dengan memanfaatkan aset milik pemerintah untuk menekan biaya pembangunan, sehingga harga huniannya menjadi lebih terjangkau.
Raihan mengakui, menyediakan hunian dengan harga yang lebih terjangkau di pusat kota merupakan hal yang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Menurutnya, melalui kerja sama dengan pemerintah, hunian ini memungkinkan tersedia.
“Ke depan, mungkin Blok M atau Blok A akan menjadi contoh adanya hunian yang cukup terjangkau. Karena ini hunian terjangkau MRT, maka berada di segmen (pekerja gaji) Rp7 juta-Rp20 juta, dan itu kami sudah konsepkan bahwa ini masih bisa dilakukan jika asetnya dimiliki Pemprov,” jelasnya.
Untuk memiliki hunian tersebut, tentu akan diterapkan sejumlah persyaratan agar tidak salh sasaran. Pembeli harus benar-benar akan menempati hunian tersebut, bukan sekedar untuk berinvestasi. (rn/jh)
